Di Jambi, Sumatra, Duta Besar bahas budaya, kerukunan antar umat beragama, dan pembangunan berkelanjutan

30 Agustus 2012

Di Jambi, Sumatra, Duta Besar bahas budaya, kerukunan antar umat beragama, dan pembangunan berkelanjutan

Pada tanggal 28 Agustus, Duta Besar Marciel mengunjungi kompleks reruntuhan candi Budha di kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Sumatra. Menurut pejabat pemda setempat, kompleks yang sebagian besar belum digali ini dianggap lebih besar dari reruntuhan Angkor Wat di Kamboja. Reruntuhan ini sendiri berasal dari abad 7-14 dan merupakan peninggalan Kerajaan Melayu, kesatuan politik yang mungkin ada di jaman Kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan lebih terkenal.  Pejabat pariwisata provinsi menjelaskan kepada Duta Besar bahwa situs ini sudah berada di daftar sementara UNESCO dan berharap bisa menerima status penuh UNESCO dalam waktu dekat. Para pejabat pemprov  dan Dubes juga membahas potensi pariwisata situs ini dan kemungkinan untuk menarik minat arkeolog Amerika.
 
Pada tanggal 27 Agustus, Dubes mengunjungi Pesantren As’ad. Gubernur Jambi saat ini, Hasan Basri, merupakan alumni Pesantren ini. Pesantren menyambut Duta Besar dengan tarian selamat datang Sekapur Sirih. Di depan 300-400 murid pesantren setingkat sekolah menengah pertama dan atas, Dubes bercerita tentang tradisi kerukunan beragama di AS dan Indonesia, Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat-Indonesia serta peluang studi di AS.
 
Pada tanggal 28 Agustus, Dubes menyampaikan pidato di Universitas Jambi. Dalam pidato tersebut, Dubes  menjelaskan tentang Green Prosperity Initiative sebagai bagian dari Millennium Challenge Corporation (MCC).  Green Prosperity Initiative merupakan proyek senilai 332 juta Dollar dan bekerjasama  dengan dengan pemerintah setempat untuk  menyediakan modal bagi gagasan bisnis inovatif dari pengusaha dan organisasi berbasis masyarakat yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Jambi terpilih sebagai salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang berhak menerima pendanaan karena komitmen yang telah ditunjukkan pemerintah provinsi dalam bekerja sama dengan MCC untuk mengembangkan rencana aksi.