Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Laporan Kebebasan Beragama

Laporan Kebebasan Beragama International 2010

22 Desember 2010

 

INDONESIA

Undang-Undang Dasar memberikan kebebasan beragama. Secara umum, pemerintah menghormati kebebasan menjalankan ibadah enam agama yang resmi diakui; namun demikian pembatasan dari pemerintah yang terus berlangsung, khususnya agama yang tidak diakui dan sekte agama yang dianggap menyimpang dari agama yang diakui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama.

Pemerintah telah melakukan penuntutan hukum terhadap beberapa orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang bernuansa agama di Sulawesi dan kepulauan Maluku. Pemerintah telah berhasil mencegah terjadinya beberapa tindakan anarkis selama bulan suci Ramadhan. Namun demikian, Pemerintah gagal mencegah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok agama oleh oknum-oknum tertentu serta gagal menghukum pelakunya. Beberapa kelompok Islam garis keras yang menentang pluralisme agama terlibat dalam penyerangan terhadap demonstran yang medukung kebebasan beragama, dan terhadap berbagai tindakan lain yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun Pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan atau menganulir peraturan daerah yang membatasi hak yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Pengikut kelompok agama minoritas terus mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, misalnya seringkali dalam pencatatan sipil untuk akta nikah dan kelahiran, dan/atau berkenaan dengan kartu identitas penduduk.

Ada sejumlah laporan tentang kekerasan kolektif atau diskriminasi didasarkan pada afiliasi keagamaan, keyakinan, atau ibadah keagamaan. Beberapa kelompok Islam garis keras menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidasi untuk menutup secara paksa setidaknya 28 gereja. Beberapa gereja tersebut masih tutup.  Hanya sebagian kecil dari pelaku kekerasan terhadap kelompok minoritas agama di masa lalu yang diadili. 

Pemerintah AS membahas masalah kebebasan beragama dengan Pemerintah Indonesia dan pemimpin masyarakat madani sebagai bagian dari kebijakan menyeluruhnya untuk memajukan hak-hak azasi manusia. Kedubes menggalakkan kebebasan beragama dan toleransi melalui program pertukaran dan pengembangan  masyarakat madani.

Bagian I.  Demografi Agama

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 700.000 mil persegi dengan jumlah penduduk 238 juta.

Menurut laporan sensus tahun 2000, 88 persen penduduk beragama Islam, 6 persen Kristen Protestan, 3 persen Katolik Roma, 2 persen Hindu. Penganut agama lain (Budha, penganut agama pribumi, kelompok Kristen lain, dan Yahudi) jumlahnya kurang dari 1 persen. Beberapa penganut agama Kristen, Hindu, dan anggota kelompok agama minoritas lainnya berpendapat bahwa sensus tersebut kurang akurat dalam menghitung jumlah penganut non-Muslim. Pemerintah mengadakan sensus nasional pada 2010 yang aka memberikan angka yag lebih akurat.

Sebagian besar Muslim di negara ini adalah Suni.  Dua organisasi massa Islam terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masing-masing mengklaim mempunyai  40 juta dan 30 juta pengikut Suni.  Diperkirakan terdapat sekitar satu juta hingga tiga juta pengikut Syiah.

 Ada banyak organisasi Islam dalam skala lebih kecil, termasuk sekitar 400.000 orang yang terdaftar sebagai anggota kelompok sempalan Islam Ahmadiyah Qadiyani.  Terdapat juga kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu Ahmadiyah Lahore.  Kelompok minoritas Islam lain mencakup al-Qiyadah al-Islamiya, Darul Arqam, Jamaah Salamullah, dan pengikut Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII).

Departemen Agama memperkirakan ada sebanyak 19 juta penganut Protestan (yang disebut Kristen di negara ini) dan 8 juta penganut Katolik bermukim di Indonesia.  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki penganut Katolik tertinggi dengan 55 persen.  Provinsi Papua memiliki penganut Protestan terbesar dengan 58 persen.  Daerah lain, seperti Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara memiliki penganut Kristen yang cukup besar.

Departemen Agama memperkirakan ada 10 juta penganut Hindu yang hidup di negara ini. Agama Hindu dianut hampir 90 persen jumlah penduduk Bali.   Penganut minoritas Hindu bermukim di Kalimantan Tengah dan Timur, kota Medan (Sumatera Utara), Sulawesi Selatan dan Tengah, dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Kelompok-kelompok Hindu seperti Hare Krishna dan pengikut pemimpin spiritual India Sai Baba juga ada, meskipun dalam jumlah kecil. Beberapa kelompok agama pribumi, termasuk   "Naurus" di Pulau Seram di Provinsi Maluku, menggabungkan kepercayaan Hindu dan animisme kedalam  kegiatan mereka. Banyak pula yang mengikuti prinsip-prinsip Kristen Protestan.

Di Indonesia terdapat penganut Sikh dalam jumlah yang relatif kecil, yang diperkirakan antara  10.000 dan 15.000.  Penganut Sikh terutama bermukim di Medan dan Jakarta.  Delapan kuil Sikh (gurudwaras) berada di Sumatra Utara, dan dua terdapat di Jakarta. 

Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Menurut Generasi Muda Budhis Indonesia, sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. Etnis Tionghoa merupakan 60 persen dari penganut agama Budha.

Jumlah penganut Kong Hu Chu masih tidak jelas karena pada saat sensus nasional tahun 2000, para responden tidak diizinkan untuk menunjukkan identitas mereka. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) memperkirakan bahwa 95 persen dari penganut Konghucu adalah etnis Tionghoa dan sisanya dari etnis Jawa pribumi. Banyak penganut Konghucu yang juga menjalankan ajaran agama Budha dan Kristen.

Sekitar 20 juta orang di pulau Jawa, Kalimantan, Papua, dan daerah lain diperkirakan mempraktikkan animisme dan jenis sistem kepercayaan tradisional lainnya yang disebut sebagai  ”Aliran Kepercayaan”. Beberapa penganut animisme menggabungkan kepercayaan mereka dengan salah satu agama yang diakui Pemerintah dan selanjutnya terdaftar sebagi agama yang diakui. Komnas HAM menyatakan terdapat 244 organisasi kepercayaan tradisional/pribumi di tingkat nasional dengan 954 cabangnya tersebar di 25 provinsi.

Terdapat sejumlah kecil komunitas Yahudi yang ada di Jakarta dan Surabaya. Komunitas Baha’i mengaku memiliki ribuan anggota, tetapi tidak ada angka yang pasti. Falun Dafa, yang menganggap keyakinan mereka sebagai organisasi spiritual ketimbang agama, mengklaim penganutnya mencapai jumlah antara 2.000 and 3.000, hampir separuhnya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan.

Bagian II.  Status Pemerintah terhadap Penghormatan terhadap Kebebasan Beragama

Kerangka Hukum/Kebijakan

Undang-Undang Dasar (UUD) memberikan kebebasan beragama dan menyatakan bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” UUD menyatakan pula bahwa  ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila pertama ideologi nasional negara ini, Pancasila, menyatakan keyakinan kepada satu Tuhan. Pemerintah tidak boleh tidak mempercayai Tuhan. Pegawai negeri harus menyatakan sumpah setia kepada bangsa dan ideologi Pancasila. Beberapa peraturan dan kebijakan menerapkan beberapa larangan pada jenis-jenis kegiatan agama tertentu, khususnya pada agama-agama yang tidak diakui dan aliran ”yang menyimpang” dari agama yang diakui. Pemerintah tidak menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk meninjau atau mencabut peraturan daerah yang melanggar kebebasan beragama.

Aceh tetap menjadi satu-satunya provinsi yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan Syariat Islam, dan penganut non-Islam di provisnis tersebut merupakan pengecualian dari Syariat Islam. Beberapa pemerintah daerah diluar Aceh juga menerapkan undang-undang yang berisi unsur Syariat Islam yang menghalangi hak-hak tertentu dari kaum wanita dan pemeluk agama minoritas. Aceh mengadopsi hukuman yang didasarkan pada Syariat Islam yang menjatuhkan hukuman badan bagi pelanggaran.

Departemen Agama menambah status resmi menjadi enam keyakinan: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu. Kelompok yang tidak diakui  dapat mendaftar ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata hanya sebagai organisasi sosial. Meskipun kelompok-kelompok tersebut berhak untuk membangun rumah ibadah, mereka tetap mengalami kesulitan adminsitratif untuk memperoleh kartu identitas, dan dalam mendaftarkan pernikahan dan kelahiran. Dalam beberapa kasus, permasalahan ini menyulitkan mereka yang ingin mencari pekerjaan atau mendaftarkan anak ke sekolah.  Secara hukum, aplikasi kartu penduduk bisa diterima kalaupun kolom”agama” tidak diisi; tetapi penganut beberapa kelompok melaporkan bahwa mereka kadang menghadapi hambatan.

Pemerintah mengizinkan praktik sistem keyakinan tradisional Aliran Kepercayaan sebagai manifestasi budaya, bukan sebagai suatu agama. Para pengikut Aliran Kepercayaan harus mendaftar ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pihak berwenang daerah pada umunya menghargai penganut Aliran Kepercayaan ini dalam mempraktikkan keyakinannya.

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membekukan kegiatan aliran Ahmadiyah Qadiyani (Ahmadiyah). Secara khusus, SKB tersebut melarang kegiatan dakwah oleh Ahmadiyah dan melarang tindakan anarkis terhadap kelompok ini. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai hukuman kurungan maksimal lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Namun demikian, SKB tersebut tidak melarang pengikut Ahmadiyyah melakukan kegiatan ibadah atau kegiatan keagamaan di lingkup komunitas mereka. Kelompok garis keras dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat  (Bakor Pakem) mendukung larangan tersebut. 

Pada 19 April, 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan Undang-Undang Penodaan Agama tahun 1965, menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menerapkan pembatasan kebebasan beragama berdasarkan pada pertimbangan keamanan. Kelompok hak azasi manusia, termasuk the Wahid Institute, memimpin upaya untuk membatalkan undang-undang tersebut. Banyak penganut Islam dan penganut agama lain mendukung mempertahankan undang-undang tersebut.

Pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975, dan badan tersebut mempunyai kekuasaan mengeluarkan fatwa, namun pendapat MUI tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, fatwa MUI bertujuan untuk menjadi bimbingan moral bagi umat Islam, dan Pemerintah secara serius mempertimbangkan fatwa tersebut apabila membuat keputusan atau membuat rancangan perundang-undangan.   

Banyak MUI cabang daerah  mengeluarkan beberapa fatwa mengenai masalah “penyimpangan” dari ajaran Islam yang sudah ada, termasuk rekomendasi untuk melarang aliran Ahmadiyah. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya diskriminasi secara resmi dan sosial terhadap kelompok Ahmadiyah dan kelompok agama minoritas lainnya. MUI tidak mengeluarkan fatwa selama periode pelaporan, meskipun MUI cabang daerah ada yang mengeluarkan paling tidak dua fatwa. Fatwa yang dikeluarkan pada Oktober 2009, MUI cabang Jawa Timur menemukan bahwa  ajaran aliran “Santriloka”di Mojokerto menyimpang dari ajaran Islam. Ajaran Santriloka mengklaim bahwa beberapa bagian dari kitab suci Al-Qur’an adalah bid’ah dan mengutuk ibadah Haji.

Pemerintah mewajibkan kelompok agama yang diakui secara resmi ini untuk mematuhi Instruksi Kementerian Agama dan Kementeriann lain, seperti Surat Keputusan Bersama Menteri yang Direvisi mengenai Pembangunan Rumah Ibadah (2006), Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia (1978), dan Pedoman Penyiaran Agama (1978). Kepercayaan tradisional harus mendaftarkan organisais mereka ke Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat kabupaten atau provinsi, yang memberi status hukum bagi sistem keyakinan.

Surat Keputusan Bersama Menteri yang Direvisi tahun 2006 mengenai Pembangunan Rumah Ibadah mewajibkan kelompok beragama yang ingin membangun rumah ibadah mendapatkan tandatangan dari sedikitnya 90 anggota jemaatnya dan 60 orang dari pengikut agama lain yang menyatakan dukungan mereka terhadap pembangunan rumah ibadah tersebut. Keputusan tersebut juga mensyaratkat adanya persetujuan dari kantor urusan agama setempat, yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Meskipun ada kalanya FKUB menghambat pembangunan, di beberapa daerah Forum ini membantu masyarakat untuk menerapkan komunikasi yang positif diantara kelompok beragama. Misalnya, FKUB di Solo secara aktif terlibat dalam membantu sebuah gereja, GBIS Generasi Pilihan di Pucangsaeit, Solo, untuk memperoleh ijin pembangunan setelah mengupayakannya selama bertahun-tahun. FKUB melakukan pendekatan ke lingkungan sekitar gereja dan mendapatkan ijin untuk pembangunan sebuah gereja di lingkungan mereka.

Pedoman Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan mengharuskan organisasi keagamaan dalam negeri memperoleh persetujuan dari Kementerian Agama untuk menerima dana dari donor asing. Pedoman Penyiaran Agama melarang ajakan berpindah agama dalam berbagai situasi. 

Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 menjadikan upaya untuk mengubah keyakinan anak pindah agama melalui ”tipu muslihat” dan/atau ”kebohongan” sebagai kejahatan yang dapat dikenai hukuman hingga 5 tahun penjara.

KUHP membuat penyebaran permusuhan, penodaan, dan penghinaan terhadap suatu agama dapat dikenai hukuman hingga 5 tahun penjara. Walaupun hukum diterapkan terhadap semua agama yang diakui secara resmi, namun pasal ini biasanya berlaku pada kasus-kasus yang melibatkan penghinaan dan penodaan terhadap Islam.

Aceh tetap merupakan satu-satunya provinsi dimana pemerintah pusat secara khusus memberikan wewenang untuk penerapan Syariat Islam. Keputusan Presiden No. 11/2003 secara formal mengesahkan Pengadilan Syariah di Aceh.  Sejak itu pemerintah provinsi telah mensahkan tiga undang-undang Syariat, satu mengatur hubungan antara umat Islam yang berbeda jenis kelamin, dan dua undang-undang yang mengatur larangan mengkonsumsi minuman beralkohol dan berjudi. Penganut Kristen dan non-Muslim lainnya dikecualikan dari undang-undang tersebut.  Sejak tahun 2007 Aceh secara keseluruhan secara sedikit demi sedikit mengurangi pelaksanaan Syariat Islam. Namun demikian, pejabat di Aceh Barat telah meningkatkan jumlah polisi Syariat, khususnya setelah Bupati Ramli mengeluarkan peraturan pada Oktober 2009 yang melarang wanita mengenakan celana panjang terlalu ketat. Polisi secara teratur mengadakan razia dan menyuruh wanita yang mengenakan pakaian tidak memenuhi standar untuk mengganti pakaiannya.

Hukuman bagi pelanggaran yang lebih serius terhadap Syariat Islam bisa berupa cambukan dengan rotan. Orang yang dihukum cambuk di Aceh berpakain tertutup—kadang-kadang memakai pakain berlapis. Ada peraturan yang secara efektif membatasi kekuatan yang digunakan saat pencambukan dilakukan. Pencambukan dengan rotan di Aceh tidak melukai kulit.

Meskipun tidak secara khusus mengkategorisasikannya sebagai aturan Syariat Islam, pada praktiknya kebanyakan pemerintah daerah  memberlakukan peraturan daerah yang mengacu kepada kaidah-kaidah Syariat Islam. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, pemerintah daerah diseluruh negeri telah mengeluarkan sedikitnya 100 peraturan daerah yang memuat kaidah-kaidah syariat Islam. Meskipun peraturan tersebut hanya diterapkan secara sporadis dan hanya diberlakukan bagi kaum Muslim, banyak cendekiawan Muslim dan aktivis hak azasi manusia menyatakan bahwa peraturan-peraturan daerah tersebut menimbulkan atau meningkatkan diskriminasi terhadap wanita.   Dalam banyak kasus peraturan-peraturan daerah tersebut mewajibkan perempuan Muslim mengenakan penutup kepala di tempat umum dan menghalangi perempuan Muslim memperoleh layanan pemerintah apabila mereka tidak mengenakan penutup kepala. Peraturan juga mengharuskan pejabat, pelajar, pegawai negei sipil yang beragama Islam, serta individu-individu yang ingin mendapatkan izin menikah untuk bisa membaca kitab Suci Al Qur’an dalam bahasa Arab; serta melarang kaum Muslim mengkonsumsi minuman beralkohol  dan berjudi. Beberapa dari undang-undang ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial setempat, dan dalam banyak kasus undang-undang ini tidak dilaksanakan.  

Para pegiat hak-hak sipil menganggap bahwa peraturan-peraturan daerah yang didasarkan pada Syariah telah melanggar undang-undang dasar negara dan meminta agar pemerintah menggunakan jurisdiksi konstitusionalnya untuk mencabut atau meninjau ulang peraturan-peraturan daerah tersebut.

Sebuah peraturan daerah pada tahun 2002 di Kabupaten Pamekasan, Madura, bernama Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami Gerbang Selangor, meminta agar semua pegawai-pegawai negeri yang beragama Islam menggunakan pakaian Muslim dan menghentikan segala perkerjaan pelayanan masyarakat dan aktivitas mereka ketika ada panggilan Adzan. Peraturan ini dikeluarkan setelah adanya permintaan dari ulama-ulama di Pamekasan untuk mendorong agar umat Muslim memasukan nilai-nilai Islami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak ada sanksi yang tegas bagi yang tidak mematuhinya dan peraturan ini sendiri hanya dianggap sebagai sebuah petunjuk moral.

Pada tanggal 9 Januari 2010, Albayyinat menerbitkan sebuah buku berjudul Export Revolusi Shiah ke Indonesiakarangan Habib Achmad Zein Alkaf, anggota dari majelis fatwa MUI Jawa Timur dan anggota dari Dewan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Majelis fatwa adalah sebuah badan resmi yang bertanggungjawab untuk menyusun dan meninjau kembali fatwa-fatwa agama. Buku ini sendiri bertujuan untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya ajaran Shiah (Ahlul Bait).  

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan bahwa poligami adalah sesuatu yang ilegal bagi pegawai-pegawai negeri, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Undang-undang perkawinan untuk warga Muslim didasarkan pada Syariah  dan mengizinkan seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, dengan syarat dia dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing istri secara adil. Bagi seorang pria untuk mendapatkan istri kedua, ketiga atau keempat, pertama-tama ia harus mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertamanya; namun dalam kenyataannya persyaratan ini sering dilupakan. Menurut berbagai laporan, banyak wanita yang mendapatkan tekanan sosial sehingga menyulitkan mereka untuk menolak dan hingga saat ini organisasi-organisasi wanita Muslim masih terbagi dua antara yang menginginkan sistem ini diubah dan yang tidak. Pada bulan Oktober 2007, Mahkamah Konstitusional menegaskan hak bagi istri untuk menolak permintaan suaminya untuk mengambil istri baru dengan mengeluarkan keputusan bahwa pembatasan-pembatasan dalam praktek poligami tidak melanggar konstitusi ataupun ajaran-ajaran Islam dan dibutuhkan untuk melindungi hak kaum wanita.

Presiden Indonesia menandatangani RUU Anti-Pornografi  untuk menjadi sebuah undang-undang pada bulan Desember 2008. Undang-undang ini melarang segala tindakan dan penggambaran yang berbau pornografi serta mendefinisikan pornografi sebagai: “materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh…” Undang-undang ini juga melarang pertunjukan-pertunjukan dimuka umum yang dapat “membangkitkan hasrat seksual.” Beberapa propinsi telah menolak pengimplementasian undang-undang ini dengan dasar bahwa undang-undang tersebut membatasi kebebasan berkekspresi dalam bidang budaya dan agama. Pada tanggal 25 Maret, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bawa RUU Anti-Pornografi tidak melanggar undang-undang dasar.

Perceraian adalah sebuah opsi legal yang dapat digunakan oleh umat semua agama, namun di Indonesia para umat Muslim yang ingin bercerai harus menggunakan pengadilan agama sementara para non-Muslim dapat menggunakan sistem pengadilan umum. Dalam kasus-kasus perceraian para wanita seringkali dibebani kewajiban untuk memberikan bahan-bahan bukti yang lebih banyak daripada pihak pria. Hukum Indonesia mewajibkan mantan suami untuk memberikan uang tunjangan atau sesuatu yang serupa kepada pihak wanita namun tidak ada mekanisme untuk menegakan kewajiban ini sehingga jarang sekali ada janda cerai yang mendapatkan tunjangan seperti ini.

Pemerintah memiliki kendali ekslusif atas pengorganisasian ibadah Haji ke Mekah. Kementerian Agama memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan bagi para penunai ibadah Haji serta menentukan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan ini. Namun ada banyak sekali keluhan tentang dugaan korupsi, kekurangan manajemen, dan pelayanan yang tidak memuaskan dalam pelaksanaannya. Manajemen dari kegiatan Haji ini sendiri dimonitor oleh sebuah komite pengawasan yang independen.

Dibawah Undang-Undang Pendidikan Nasional, pendidikan agama dari salah satu dari keenam agama resmi wajib diberikan jika diminta oleh seorang murid.

Kotbah keagamaan diizinkan jika disampaikan kepada anggota-anggota agama yang sama dan tidak diperuntukan untuk mengubah keyakinan dari anggota agama lainnya.

Semua dari keenam agama resmi memiliki kebebasan untuk menayangkan program-program keagamaan mereka di televisi.

Pemerintah mengizinkan publikasi atau penggunaan materi-materi serta simbol-simbol keagamaan, namun melarang pendistribusian materi-materi tersebut kepada individu dari agama lain.

Kelompok-kelompok agama dan organisasi-organisasi sosial harus memiliki izin pemerintah untuk mengadakan konser atau acara kegiatan di muka umum. Pemerintah biasanya memberikan izin tersebut tanpa perbedaan kecuali jika ada kekhawatiran bahwa kegiatan tersebut akan memicu penolakan keras dari kelompok-kelompok agama lain di daerah tersebut.

Para pekerja keagaaman asing harus memiliki visa khusus untuk pekerja keagaaman, dan organisasi-organisasi keagamaan asing harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama sebelum bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun (baik bantuan personel ataupun keuangan) kepada kelompok-kelompok keagaaman lokal. 

Hukum Indonesia tidak membeda-bedakan antara agama apapun dalam bidang ketenagakerjaan, perumahan ataupun pelayanan kesehatan.

Pemerintah merayakan hari-hari suci keagamaan berikut ini sebagai hari-hari libur nasional: Isra Mi’raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Jumat Agung, Kenaikan Isa Al Masih, Maulid Nabi Muhammad, Natal, Hari Raya Waisak , Tahun Baru Imlek, dan Hari Raya Nyepi. Beberapa hari raya suci umat Hindu juga diakui sebagai hari raya daerah di Bali sehingga warganya tidak perlu berkerja pada Hari Raya Saraswati, Galungan dan Kuningan.

Dalam kurun waktu pembuatan laporan ini, beberapa pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik berinteraksi dalam forum dan seminar dengan para pemimpin agama dan kelompok  kerukunan antar agama seperti Forum Perdamaian Internasional (International Peace Forum)  yang diadakan oleh Muhammadiyah dan berbagai seminar lainnya yang disponsori oleh LSM-LSM.

Batasan-Batasan dalam Kebebasan Beragama

Pemerintah secara umum menghormati kebebasan untuk semua agama; namun  keputusan pemerintah untuk membatasi ruang gerak Ahmadiyah dalam beraktivitas menjadi sebuah pengecualian penting.  Beberapa undang-undang, kebijakan-kebijakan serta aksi-aksi pemerintah lain juga telah membatasi kebebasan beragama dan pemerintah kadang kala tidak mampu mencegah terjadinya tindakan diskriminasi oleh bebeberapa individu yang melakukannya atas dasar kepercayaan agama mereka masing-masing.

Dalam masa pembuatan laporan ini, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan terhadap kelompok Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan berbagai sekte minoritas Islam lainnya, selain juga mengawasi kelompok-kelompok ini secara rutin dan ketat atas permintaan cabang-cabang MUI lokal. 

Pada tanggal 2 April 2010, Kecamatan Parung di Bogor mengeluarkan sebuah surat yang melarang Perayaan Paskah di Gereja Santo Johannes Baptista. Berbagai individu juga terus menekan pemimpin-pemimpin daerah untuk menghalangi pembangunan sebuah gereja.

Pada tanggal 23 Maret 2010 aparat pemerintah menutup Radio Erabaru, sebuah stasiun radio yang memiliki hubungan dengan jaringan Sound of Hope dan Gerakan Falun Gong. Para aparat mengaku bahwa stasiun tersebut tidak memiliki izin yang memadai, sebuah klaim yang ditentang oleh pihak manajemen radio tersebut.  Radio tersebut meneruskan siarannya dengan menggunakan peralatan cadangan sementara Mahkamah Agung sedang meninjau kasus ini. Pada akhir masa laporan ini, radio tersebut telah kembali melakukan siaran dengan normal.

Gereja Batak Kristen Protestan di Pondok Timur diancam untuk ditutup oleh pemerintah daerah setempat pada bulan Januari 2010. Sebelumnya Gereja Tambun Batak Protestan di Bekasi menjadi sasaran kelompok-kelompok radikal pada Hari Natal 2009 dan kemudian ditutup oleh pemerintah setempat. Gereja Kristen Pasundan dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), keduanya terletak di Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, masih terus mengalami penundaan untuk dikeluarkannya izin pembangunan gereja untuk keduanya.

Gereja HKBP di Karawang, Jawa Barat, ditutup oleh polisi pada tanggal 24 Januari 2010 setelah gereja tersebut di demonstrasi oleh anggota-anggota organisasi Muslim radikal. Pada masa akhir laporan ini gereja tersebut telah melakukan kegiatannya secara normal kembali dengan perizinan dari pemerintah setempat.

MUI Jawa Timur pada tanggal 28 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah fatwa yang menuduh Sekte Santriloka di Mojokerta telah melakukan tindakan penghujatan agama. Pemimpin Santriloka, Ahmad Nafan, sendiri telah menyatakan bahwa umat Muslim tidak perlu puasa di bulan Ramadhan, mengecilkan pentingnya shalat, dan percaya bahwa Al-Qur'an awalnya ditulis dalam bahasa Sansekreta dan Jawa Kuno. Pada tanggal 30 Oktober, warga setempat berkumpul di depan rumah Ahmad Nafan dan menuntut agar dia menghentikan kegiatan keagamaannya. Polisi akhirnya menutup pusat kegiatan Santriloka dan menahan Nafan. Pada tanggal 2 November 2009, Navan mengeluarkan permintaan maaf atas segala tindakannya dan mengatakan bahwa Santriloka akan kembali ke Islam, namun polisi tetap mendakwanya untuk kasus penghujatan pada tanggal 5 November 2009. Tidak ada informasi baru tentang kasus ini hingga akhir masa laporan.  

Pada bulan Oktober 2009, warga Desa Ringinpitu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menuduh sembilan keluarga dari Komunitas Baha'i telah menyebarkan sebuah “agama baru.” Kantor Kejaksaan Tulungagung memanggil tiga anggota dari kelompok Baha'i untuk beberapa pertanyaan pada tanggal 26 Oktober 2009.

Pada tanggal 10 Oktober 2009, ratusan orang, termasuk pemimpin-pemimpin agama dari Desa Karang Gayam di Sampang, Madura, Jatim, mendatangi kantor polisi setempat untuk meminta agar orang-orang yang menyebarkan ajaran “Tajul Muluk” segera ditindak. Menurut mereka ajaran tersebut telah menghujat agama Islam dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an telah dirubah isinya. Tidak ada informasi baru tentang kasus ini hingga akhir masa laporan.  

Sistem pendaftaran kependudukan membuat diskriminasi atas warga yang bukan anggota salah satu dari keenam agama yang diakui. Para penganut animisme, Baha'i dan anggota dari kelompok-kelompok agama minoritas seringkali mendapatkan kesulitan dalam mendaftarkan akte kelahiran atau sertifikat nikah, walaupun dengan dikeluarkannya peraturan tentang pernikahan dan adminstrasi catatan sipil pada bulan Juni 2007 yang menyatakan bahwa  pernikahan oleh anggota-anggota Aliran Kepercayaan diakui negara. Menurut Yayasan Trimulya, sebuah LSM yang memperjuangkan hak-hak untuk para pengikut Aliran Kepercayaan, para anggota aliran Kepercayaan masih belum bisa mendapatkan sertifikat pernikahan. Pasangan lain agama juga masih terus menghadapi berbagai kesulitan untuk menikah serta mendaftarkannya secara resmi. Pasangan-pasangan tersebut juga mendapatkan kesulitan dalam mencari pemuka agama yang dapat memimpin dan merestui upacara pernikahan mereka, sesuai apa yang diwajibkan sebagai syarat mendaftarkan sebuah pernikahan. Sebagai hasilnya, banyak pasangan yang harus menikah di luar negeri atau mendaftarkan pernikahan mereka ke sebuah Kedutaan Besar. Walapun menjadi salah satu dari agama-agama yang diakui pemerintah, umat Hindu seringkali harus melakukan perjalanan jauh untuk mendaftarkan pernikahan mereka karena di daerah-daerah pedesaan para pemerintah setempatnya tidak dapat atau tidak mau melakukan pendaftaran tersebut.

Dalam prakteknya, para pasangan yang tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka atau membuat akte kelahiran bagi anak mereka seringkali merubah agama mereka atau memalsukan identitas mereka sebagai salah satu anggota dari keenam agama yang diakui. Pasangan-pasangan yang memutuskan untuk tidak mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak mereka kemungkinan besar akan menghadapi berbagai kesulitan di masa depan mereka, seperti tidak bisa mendapatkan akte kelahiran bagi anak-anak mereka, sesuatu yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, beasiswa ataupun melamar perkerjaan sebagai pegawai negeri.

Berbagai kelompok hak asasi manusia masih terus mendapatkan laporan tentang petugas-petugas catatan sipil yang menolak permintaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh anggota-anggota dari agama yang tidak diakui atau dari kelompok-kelompok minoritas. Sementara peraturan catatan sipil memungkinkan seseorang untuk tidak mengisi pertanyaan tentang agama yang mereka anut, ada laporan-laporan tentang oknum petugas yang tidak mematuhi peraturan ini. Beberapa pendaftar KTP tersebut merasa bahwa lebih mudah untuk mengisi agama lain dalam formulir mereka sehingga mereka mendapatkan KTP yang tidak menuliskan agama mereka yang sebenarnya. Sebagai contoh, beberapa penganut animisme memiliki KTP yang menyatakan bahwa mereka beragama Islam. Banyak penganut Sikh yang mendaftar sebagai umat Hindu, beberapa orang Yahudi yang mendaftar sebagai penganut agama Kristen. Warga-warga yang tidak memiliki KTP menghadapi kesulitan untuk mencari perkerjaan.  Beberapa LSM dan kelompok advokat kegaamaan terus meminta pemerintah agar menghapuskan kategori agama dalam formulir pendaftaran KTP, namun usaha mereka belum mendapatkan hasil.

Sementara FKUB-FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) lokal dirancang untuk menjadi  penengah dan forum antar umat beragama, seringkali mereka didominasi oleh kelompok-kelompok agama terbesar, yang lalu menentang atau menghalangi pemberian izin bagi kelompok-kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus di Jawa Barat, FKUB justru seringkali menjadi penghalang bagi gereja-gereja kecil untuk mendapatkan perizinannya.

Pada tahun 2007, pemerintah setempat membatalkan izin pembangunan sebuah tempat ibadah umat Hindu Pura Penatara Agung Rinjani di Kecamatan Bayan, Lombok Barat. Para petugas menyatakan bahwa pengelola pura sedang membangun sebuah pura baru yang lebih besar dan bukan merenovasi pura lama yang sudah ada, sesuai yang tertulis dalam perizinan. Pembangunan pura tersebut terhenti setelah baru 25 persen rampung dan masih tertahan hingga akhir masa laporan ini. Hingga saat ini, belum ada permohonan perizinan baru yang diajukan namun pura tersebut masih dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pada tahun 2008, beberapa ratus demonstran dari komunitas Muslim Sasak menyerang  Pura Sangkarean di Keru, Lombok Barat sehingga menyebabkan kerusakan kecil dan menghentikan kegiatan renovasi tempat ibadah umat Hindu tersebut. Walaupun polisi telah menahan beberapa orang untuk penyerangan ini, mereka segera dibebaskan setelahnya. Berdasarkan interpretasi yang berbeda dari perizinan pembangunannya, beberapa pejabat setempat merasa bahwa pihak pengelola pura harus memiliki surat izin dan persetujuan dari warga masyarakat setempat sebelum dapat memulai kegiatan renovasi. Para pengelola pura merasa bahwa renovasi, berbeda dengan pembangunan baru, bisa dilakukan tanpa persetujuan pemerintah daerah dan warga setempat. Dalam masa laporan ini dibuat, para umat Hindu berhenti menggunakan pura tersebut untuk kegiatan keaagamaan setelah mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok yang tidak dikenal.

Di Aceh, polisi Shariyah terus mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Shariyah, walaupun intensitas aktivitas mereka berbeda dari kecamatan ke kecamatan. Secara keseluruhan anggaran dana untuk para polisi shariyah di Propinsi Aceh telah diturunkan dari $41 juta menjadi $22 juta (37 miliar rupiah menjadi 20 miliar rupiah). Usaha-usaha untuk mendidik masyarakat serta penegakan peraturan Shariyah masih terus berlanjut, walaupun intensitasnya telah menurun dari masa lalu.

Dalam bulan puasa Ramadan banyak pemerintah daerah yang melarang atau mengurangi jam operasional berbagai tempat hiburan. Beberapa pemerintah daerah juga mengeluarkan selebaran tentang pembatasan pengoperasian tempat-tempat hiburan malam, kafe-kafe dan restoran-restoran pada bulan Ramadhan. Beberapa restoran memutuskan untuk tutup secara sukarela sementara yang lainnya, yang tidak menjual makanan yang bisa dimakan umat Islam, tetap buka, walau seringkali dengan memasang tanda bahwa restoran tersebut dimiliki oleh non-Muslim.

Para pejabat pemerintah, pemimpin masyarakat, tokoh agama dan pemuka bisnis di kota Surabaya menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengoperasikan tempat-tempat hiburan malam selama bulan puasa. Peraturan-peraturan serupa juga diterapkan di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Pemerintah daerah dan kota, serta para kelompok garis keras seringkali menggunakan kekerasan untuk menegakan peraturan-peraturan ini, walaupun ada kasus-kasus dimana polisi mencegah para kelompok ini melakukan tindakan main hakim sendiri. Ada 12 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang mengeluarakan peraturan atau surat pemberitahuan yang memerintahkan ditutupnya atau dikurangi jam operasinya berbagai tempat hiburan pada bulan Ramadhan.

Pada tanggal 16 Agustus 2009, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan demonstrasi di Surabaya untuk menuntut para pekerja seks komersial menghentikan aktivitas mereka selama bulan Ramadhan. Sementara itu kelompok pemuda Nadhlatul Ulama (NU) mengerahkan 3.000 anggotanya memeriksa tempat-tempat hiburan di Sidoarjo, Jawa Timur, untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Islam.  Pada tanggal 12 September 2009, 12 mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut agar hotel Garden Palace menutup diskotiknya selama bulan puasa.

Antara bulan Juni dan Desember 2009, aparat pemerintah setempat melarang Gereja Baptis Kristen Jakarta di Tangerang, Banten, untuk melakukan kegiatan ibadah hari Minggu di tanah milik mereka. Pelarangan ini diduga atas tekanan kelompok-kelompok radikal.

Pada bulan Juni 2009, gereja milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, ditutup secara paksa oleh petugas pemerintah setempat. Forum Umat Islam (FUI) mengklaim bahwa masyarakat sekitar, Inter-faith Communication Forum (FKUB), dan pemerintah setempat tidak pernah memberikan izin atas pembangunan gereja tersebut. Gereja tersebut dibangun ditengah komunitas mayoritas Muslim dan para pengelola gereja masih terus berusaha untuk mendapatkan izin pembangunan dari pemerintah setempat.

Gereja HKBP di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat ditutup oleh petugas pemda tanggal 21 Juli 2009. Para pengelola gereja membawa kasus ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada keesokan harinya.

Kelompok-kelompok agama Kristen menyatakan bahwa para pekerja keagamaan asing masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan atau memperpanjang visa mereka. Persyaratan untuk mendapatkan visa bagi para pekerja keagaaman ini dirasakan lebih sulit daripada kategori visa lainnya. Pendaftaran untuk kategori ini memerlukan persetujuan dari kantor-kantor Kementerian Agama pusat dan daerah setempat, serta pemberitahuan atas jumlah penganut agama tersebut dalam komunitas masyarakat setempat. Para pemohon harus berjanji bahwa mereka hanya akan berada dalam posisi jabatan mereka selama kurang dari dua tahun sebelum digantikan oleh seorang pekerja lokal. Para warga asing yang telah mendapatkan visa ini tidak mengalami gangguan dalam perkerjaan mereka. Pekerja-pekerja keagamaan asing yang memfokuskan diri pada bidang pembangunan seringkali berhasil mendapatkan visa pekerja sosial dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan.

Pelanggaran-Pelanggaran Kebebasan Beragama

LSM-LSM yang memonitor pelanggaran kebebasan beragama di negara ini telah mencatat lebih dari 200 insiden dalam masa laporan ini. Angka tertinggi terjadi di Jawa Barat dan Jakarta. Dalama masa laporan ini, pemerintah secara langsung maupun tidak langsung membatasi kebebasan beragama kelompok-kelompok yang dirasakan menganut aliran Islam yang tidak sepaham dengan kelompok mayoritas.

Anggota kelompok radikal menyerang SMA Katolik Saint Bellarminus di Jatibening, Bekasi,Jabar,  pada tanggal 7 Mei 2010. Para demonstran mengklaim bahwa aksi mereka dipicu oleh sebuah tulisan anti-Islam di internet oleh salah seorang siswa sekolah tersebut. Sang siswa yang berusia 16 tahun saat ini menghadapi dakwaan penghujatan agama dengan tuntutan hukuman penjara maksimal dua tahun. 

Pemerintah membiarkan diskriminasi dan pelecehan atas kelompok Ahmadiyah, dengan tidak menentang atau menolak fatwa MUI dari tahun 2007 yang mengutuk kelompok-kelompok Islam seperti Ahmadiyah. Pemerintah juga gagal menentang fatwa MUI tahun 2005 yang secara jelas-jelas melarang Ahmadiyah, dan juga berbagai peraturan daerah yang serupa. Pihak penegak hukum juga gagal menghentikan ataupun menyelelidiki kasus-kasus pengrusakan  berbagai fasilitas milik Ahmadiyah yang terjadi dalam kurun waktu laporan ini. Berbagai laporan menyebutkan jumlah mesjid Ahmadiyah yang diserang atau ditutup.

Beberapa pengikut Ahmadiyah hingga saat ini masih menjadi pengungsi di Asrama Transito di Mataram, Lombok, NTB,  dan mereka telah tinggal disana sejak 2006, setelah sekelompok massa memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Tanpa alamat yang jelas, banyak dari mereka yang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan KTP sehingga seringkali ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit. Para pengungsi Ahmadiyah juga tidak tercatat sebagai pemilih dalam pilkada. Keluarga-keluarga pengungsi ini telah meminta bantuan pemerintah agar dapat kembali ke rumah mereka, namun masih banyak dari mereka yang merasa khawatir akan keselamatan jika kembali pulang. Pada tanggal 8 Maret 2010, Pemda Lombok mengatakan pada wakil-wakil Ahamdiyah bahwa para pengungsi tidak dapat kembali ke desa kampung halaman mereka sebelum mereka menanggalkan kepercayaan Ahmadiyah.

Kondisi di tempat penampungan mereka cukup buruk dengan ruang tinggal yang sempit dan akses air bersih yang terbatas. Walaupun anak-anak diperbolehkan belajar di sekolah-sekolah lokal sejak 2006, mereka mengalami berbagai pelecehan di sekolah. Pada bulan Juli 2009 para pengungsi Ahmadiyah meminta kompensasi atas harta benda mereka dari pemerintah setempat, tetapi klaim belum mendapatkan jawaban hingga akhir masa laporan ini dibuat. Dalam masa laporan, walaupun belum adanya keputusan jelas tentang status mereka ataupun izin resmi untuk pulang ke rumah mereka, sekitar 12 keluarga Ahmadiyah kembali ke desa mereka di Ketapang. Namun mereka masih hidup di dua tempat Antara Asrama Transito dan Desa Ketapang, setiap beberapa hari atau minggu berpindah, karena mereka masih mengkhawatirkan keselamatan mereka di Ketapang. Ke 19 keluarga lainnya masih bertahan di tempat penampungan karena takut atas keselamatan mereka. Para pengungsi Ahmadiyah sudah tidak mendapatkan subsidi beras, air, ataupun listrik dari pemerintah lagi. Para petugas pemerintah setempat juga menolak memberikan KTP untuk para penganut Ahmadiyah karena ketidakjelasan status mereka. Tanpa KTP para pengungsi juga tidak mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan.

Selain kelompok Ahmadiyah, undang-undang penodaan agama juga dikenakan pada kelompok-kelompok lain yang mengaku masih berhubungan Islam namun dianggap “ajaran sesat.”

Pada tanggal 2 Juni 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Lia Eden, pemimpin kelompok Jamaah Salammulah, berasalah  atas tuduhan penodaan agama serta memicu kebencian antara umat beragama lewat penyebaran ajaran-ajarannya ke lembaga-lembaga pemerintah, termasuk ke Istana Negara. Lia Eden dijatuhi hukuman dua tahun dan enam bulan di penjara. Pengikut Eden, Wahyu Wibisono, dijatuhi dua tahun penjara karena menulis dan menerbitkan ajaran-ajaran keagaaman Eden. Eden dan ke 23 pengikutnya ditahan pada bulan Desember 2008 atas tuduhan penodaan agama. Ini adalah kali keduanya Eden diadili untuk penodaan agama.  Tahun 2006 dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara, namun dibebaskan pada bulan Oktober 2007setelah menjalani 16 bulan masa hukumannya. Pada bulan November 2007, Mahkamah Agung menjatuhi hukuman tiga tahun pada Abdul Rahman, putra Eden, yang mengklaim bahwa dia adalah titisan Nabi Muhammad.

Pemerintah juga melakukan berbagai tindakan hukum pada kelompok Al-Qa'ida Al-Islamiyah. Pada tanggal 2 Mei 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhi hukuman tiga tahun penjara pada kedua aktivis kelompok ini, Dedi Priadi dan Gerry Lufthi Yudistira, untuk tuduhan penodaan agama. Pada tanggal 23 April 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman empat tahun penjara untuk penodaan agama pada Ahmad Moshaddeq atas tuduhan mengaku sebagai seorang nabi.

Beberapa aliran non-Islam juga menjadi sasaran aksi pemerintah. Pada tanggal 3 Juni 2009, kepolisian di Kupang, Nusa Tenggara Timur, menahan pemimpin kelompok aliran Sion Kota Allah dan ke 12 pengikutnya atas tuduhan penodaan agama. Kelompok ini dipimpin oleh Nimbrot Lasbuan, yang mengaku sebagai seorang nabi.  Aliran yang ajarannya berdasarkan  buku Jeremiah ini melarang para pengikutnya untuk pergi ke gereja pada hari Minggu.  Aliran ini juga menolak komuni suci dan upacara pernikahan yang dilakukan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Tanggal 3 November 2009, Pengadilan Negeri Kupang menjatuhi hukuman enam bulan pada Nimbrot Lasbuan dan keenam pengikutnya.

Bulan Februari 2009, Pengadilan Negeri Masohi di Maluku mulai mengadili dua terdakwa atas tuduhan penodaan agama dan memprovokasi kerusuhan masal pada bulan Desember 2008. Dalam insiden tersbut, sekitar 300 orang membakar dua gereja dan lusinan rumah milik umat Kristen dan Muslim. Masa mengklaim bahwa seorang guru agama Kristen, Wilhelmina Holle, telah menghina Islam dan Nabi Muhammad di depan murid-murid sekolah dasarnya. Holle dan   terdakwa lainnya, Asmara Washua, koordinator Forum Komunikasi Islam Maluku Tengah, diadili atas tuduhan memprovokasi serangan serta medistribusikan selebaran-selebaran yang memicu kemarahan masyarakat. Tanggal 28 April 2009, Pengadilan Tinggi Masohi menjatuhkan hukuman satu tahun kepada Holle karena melanggar undang-undang penodaaan agama dan Wasahua atas tuduhan memicu kerusuhan masa. Holle menyelesaikan masa hukummannya pada tanggal 10 Desember 2009.

Pemaksaan Pindah Agama

Tidak ada laporan mengenai kasus pemaksaan untuk pindah agama.

Perbaikan dan Perkembangan Positif dalam Menghormati Kebebasan Beragama

Terjadi perbaikan di beberapa bidang dalam kebebasan beragama selama periode pelaporan. Para anggota komunitas Kong Hu Chu dapat tetap melaksanakan ibadah mereka secara bebas dan memperoleh surat nikah dan kartu tanda penduduk dengan agama Kong Hu Chu tercatat di dalam tanda pengenal mereka.

Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakui pernikahan para penganut Ahmadiyah. Pejabat Kanwil Kementerian Agama NTB menggelar upacara pernikahan di Kamp Pengungsi Ahmadiyah bagi para pasangan Ahmadiyah dan mencatat serta menerbitkan surat nikah. Para penganut Ahmadiyah tidak banyak mengalami kesulitan dalam mencatatkan pernikahan mereka atau memperoleh surat nikah selama periode pelaporan.

Di Maluku, meski baru saja terjadi insiden kekerasan selama periode pelaporan, para tokoh agama Islam dan Kristen serta Pemprov Maluku terus menunjukkan komitmen kuat untuk meredakan ketegangan agama dan membangun masyarakat.

Maluku menjadi lokasi acara “Gong Perdamaian Dunia” yang diadakan pada 25 November 2009, sebagai bagian dari acara Perayaan Hari Perdamaian Dunia. Gubernur Maluku mengajak masyarakat Maluku untuk bersyukur karena kawasan mereka telah berubah menjadi wilayah yang penuh damai dari sebelumnya yang penuh dengan kekerasan berlatar agama. Namun, pemisahan antara golongan Muslim dan Kristen, serta antar etnis berbeda masih terjadi dengan semakin seringnya golongan Muslim dan Kristen yang pindah ke wilayah pemukiman yang berbeda.

Pemisahan yang semakin sering dan kurangnya komunikasi antara kelompok Kristen dan Muslim dipandang sebagai potensi terjadinya konflik di masa yang akan datang.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) bekerja sama dengan tokoh agama Kristen, parlemen, pemda, polisi, dan militer mengembangkan “sistem peringatan dini” yaitu sebuah forum untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik agama. Lembaga-lembaga agama menawarkan program beasiswa yang memungkinkan anggota masyarakat mempelajari agama yang lain. Contohnya, pelajar Muslim dapat mengikuti pelajaran tentang agama Kristen di sekolah-sekolah Kristen.

Pemda Maluku terus mengadili para tersangka yang terlibat dalam kekerasan bermotif agama selama terjadinya konflik Maluku setahun terakhir. Pada Juli 2009, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhi hukuman dua tahun penjara kepada Wahyu alias Rusli Ramdani karena terbukti memiliki senjata dan amunisi.

Pada 20 Mei 2010, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palu, jaksa menuntut Arifudin Lako dengan hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan tahun 2004 terhadap Ferry Silalahi, seorang jaksa penuntut untuk kasus-kasus korupsi dan terorisme di Poso, termasuk sebuah kasus yang melibatkan organisasi teroris Jemaah Islamiyah (JI). Pada akhir periode pelaporan, pengadilan belum menjatuhkan hukuman kepada Lako.

Pada 27 Januari  2010, polisi menahan Eko Budi Wardoyo di Sidoarjo (Jawa Timur) atas dugaan keterlibatan dalam pengeboman Pasar Pusat di Poso pada tahun 2005 yang menewaskan 22 orang dan melukai 90 lainnya dalam kekerasan berbau agama. Wardoyo juga dituduh atas pembunuhan Pastor Susianti Tinulele pada tahun 2004. Pada akhir periode pelaporan, kasus ini masih belum tuntas.

Kepolisian Sulawesi Tengah mengamankan gereja-gereja setempat dan rumah-rumah ibadah selama berlangsungnya ritual ibadah. Warga setempat merasa optimis siklus kekerasan akhirnya berkurang. Warga setempat dan para tokoh agama terus mendorong perdamaian dan keharmonisan agama di Sulawesi Tengah. Jika dulu Poso dikenal sebagai wilayah yang rawan ketegangan dan kekerasan sektarian, kini Poso dikenal sebagai tempat yang aman untuk menjalankan acara-acara keagamaan. Kelompok Muslim dan Kristen terus menggelar acara-acara bersama. Kelompok Muslim ikut serta dalam Perayaan Natal 2009, sementara para tokoh Kristen, Hindu, dan Budha menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 26 Februari 2010.

Selama bulan Ramadan, jumlah serangan kelompok agama terhadap tempat-tempat hiburan semakin berkurang. Selama perayaan Natal yang damai, Nahdlatul Ulama mendorong toleransi dan harmoni dalam perbedaan agama.

Pada 2 Februari 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan tuntutan Gereja Katolik Santa Maria di Cinangka, Bungur Sari, untuk membatalkan putusan pemerintah kabupaten Purwakarta yang mencabut izin pembangunan gereja.

Pada September 2009, PTUN Bandung juga membatalkan instruksi walikota Depok untuk mencabut izin pembangunan gereja HKBP di Depok. Gereja tersebut tengah dibangun saat walikota mencabut izin pembangunan pada Maret 2009 dengan alasan keluhan dari warga setempat. Selama masa pembangunan, juga terjadi serangkaian serangan terhadap Gereja HKBP yang sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan.

Bagian III.  Status Penghormatan Masyarakat Terhadap Kebebasan Beragama

Terjadi pelanggaran atau diskriminasi sosial berdasarkan afiliasi agama, keyakinan, dan praktik keagamaan.

Kontroversi terhadap Ahmadiyah terus terjadi selama periode pelaporan. Kelompok garis keras kembali melakukan serangan dan menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Demonstrasi terus berlangsung di penjuru negeri baik yang mendukung maupun menentang pembubaran. Para penggiat hak asasi manusia, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan para tokoh dan pimpinan dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terus menekankan bahwa tindak pembubaran yang dimaksud adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain Ahmadiyah, menurut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Wahid Institute, pejabat pemda dan masyarakat lokal telah enutup secara paksa 28 bangunan gereja yang memiliki dan tidak memiliki izin selama periode pelaporan. Sebagian besar gereja yang menjadi sasaran menjadikan rumah-rumah tinggal dan toko-toko pinggir jalan temapt untuk melakukan kegiatan keagamaan. Sebagian gereja memindahkan kegiatan ibadah mereka ke tempat-tempat yang disewakan seperti di pusat-pusat perbelanjaan untuk mengurangi potensi ancaman dari kelompok garis keras.

Pada 27 April 2010, sekelompok orang membakar sebuah bangunan milik lembaga pendidikan Kristen Penabur yang tengah dibangun di Cibereum, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku   percaya bahwa bangunan tersebut diperuntukkan bagi gereja dan merusak bangunnanya.

Demostran juga menyerang Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis di Parung, Bogor, Jawa Barat,  pada 10 April 2010 dan membubarkan kegiatan perayaan Paskah yang diadakan di gereja tersebut. Pemda setempat tidak menyetujui penerapan struktur bangunan di properti tersebut.

Sekelompok orang tak dikenal membakar gereja jawa di Sukorejo, Kendal, Jawa tengah, tanggal 4 April 2010.

Tanggal  12 Maret 2010, sekelompok orang memprotes pembangunan Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Kali Deres, Jakarta. Mereka mendatangi dan menutup pintu masuk kompleks bangunan gereja, yang sudah mempunyai izin untuk membangun. Proses pembangunan terhenti hingga laporan ini dibuat. Meskipun polisi telah melakukan penyelidikan, namun tidak da perkembangan untuk kasus ini.

Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Galilea yang berlokasi di Taman Galaxy, Bekasi, Jawa Barat, diserang sekelompok orang tak dikenal tanggal 15 Februari 2010. Setelah memaksa masuk untuk menutup gereja tersebut, para demonstran mengibarkan spanduk-spanduk diatas bangunan gereja. Hingga laporan ini dibuat, gereja tersebut baru-baru ini saja bisa menjalankan kegitannya dengan tenang.

Tanggal 14 Februari 2010, sekitar 200 orang menyerang Gereja Baptis Kairo di Jakarta, padahal pada saat itu, sedang diadakan kebaktian hari minggu. Orang-orang tersebut berteriak, memaki, dan melempari gereja dengan batu. Tidak ada korban jatuh.  

Penduduk lokal dan anggota kelompok radikal membakar gereja batak protestan dan tempat kediaman seorang pastor di Sibuhuan, Sumatra Utara, 22 Januari 2010. Para tokoh yang tergabung dalam forum lintas agama provinsi Sumatra Utara secara terbuka mengutuk tindakan tersebut. Tak hanya itu, para tokoh agama tersebut juga mengunjungi lokasi secara bergantian guna menunjukkan dukungan lintas agama untuk pastor dan jemaatnya.

Pada tanggal 17 Desember 2009, sekitar 500 hingga 600 masa tak dikenal  menyerang gereja katolik Santo Albertus di Bekasi, Jawa Barat.  Polisi segera turun tangan untuk membubarkan aksi masa tersebut.

Anggota kelompok radikal dilaporkan menyerang dan membakar sebuah mesjid yang berafiliasi dengan ormas Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 6 Desember 2009. Majelis Ulama setempat menyarankan agar LDII memindahkan mesjidnya ke tempat lain untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan, mengingat jamaah LDII minoritas di Temaggung.

Gereja Bethel Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, menerima ancaman bom pada tanggal 3 Oktober  2009. Hari berikutnya, Gereja Batak Protestan di Jalan Bogor, Jakarta, menerima ancaman serupa. Polisi tidak menemukan bom setelah menyisir kedua tempat tersebut.      

Bulan September 2009, anggota kelompok Muslim radikal menggeruduk gereja Kristen di Solo karena anggota jemaat gereja tersebut memberikan makanan untuk kaum miskin pada bulan Ramadhan.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Arastamara (SETIA), terpaksa melanjutkan kegiatan perkuliahan secara berpindah-pindah. Bulan Juli 2008, komunitas Muslim di Kampung Pulo, Jakarta Barat, menyerang mahasiswa dan dosen SETIA karena dituduh telah menggunakan rumah penduduk untuk melakukan kegiatan belajara mengajar, meskipun tuduhan ini tidak terbukti.  Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, otoritas lokal memindahkan 1,200 mahasiswa yang tinggal di asrama SETIA. Tempat tersebut dibiarkan kosong dan terkunci. Para pejabat sekolah tinggi tersebut melaporkan coret menyoret dibangunan kampus. Salah satu tempat penampungan sementara adalah bangunan milik perusahaan swasta yang kemudian pihak manajemennya mengusir 600 mahasiswa pada bulan Oktober 2009. Pada bulan yang sama, kelompok mahasiswa lainnya diusir dari gedung milik pemda Jakarta Barat, setelah terjadi bentorkan dengan polisi yang mengakibatkan luka-luka dikedua belah pihak. Dalam kondisi yang sulit ini, para mahasiswa tinggal dan belajar di dua tempat berbeda di Jakarta Barat, dan masih berjuang untuk mempunyai bangunan ruang perkuliahan yang terintegrasi.

Tanggal 10 September 2009, para pemuka agama dan komunitas di Manado, Sulawesi Utara, meminta pemerintah setempat untuk menutup yayasan Kemuliaan Allah dan mengusut pendirinya Herman Kemala.  Mereka menduduh Herman telah mengajarkan kekerasan, dan ajarannya menyimpang dari ajaran Kristen.  Sebuah video memperlihatkan Kepala sekolah yang menampar anak didiknya. Tanggal 12 Oktober 2009, pengadilan negeri kota Manado menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 300,000 untuk aksi kekerasan, ini tapi tidak menghukumnya untuk penodaan agama.

Bulan November 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang, Jawa Timur, meminta pemerintah malarang peredaran film 2012. MUI menilai film tersebut tidak cocok ditonton oleh umat Islam, karena hanya Allah yang tahu kapan dunia akan berakhir. Beberapa kantor MUI dan para pendukungnya di dareah memprotes isi film ini, merazia warnet, dan membakar DVD film tersebut.

Puluhan penduduk desa Tawangrejo, Madiun, Jatim, mendatangi kantor MUI setempat pada bulan November 2009, untuk melaporkan aliran “Among Tani” yang diajarkan oleh Sukarno, sebagai bid’ah atau menyimpang. MUI kemudian memanggil 19 pengikut aliran Among Tani tersebut, dan meminta mereka untuk keluar dari kelompok aliran ini.

Beberapa tempat ibadah, sekolah agama, dan tempat tinggal kaum Muslim yang dianggap menyimpang  diserang, dirusak, dipaksa tutup, dan dilarang dibangun oleh kelompok militan dan masyarakat setempat. Untuk beberapa kasus, polisi menahan sementara para pengikut kelompok yang dianggap menyimpang ini, yang sebetulnya mereka merupakan korban kekerasan, pengrusakan, dengan dalih untuk keselamatan mereka. Tetapi polisi tidak menahan seorangpun dari para penyerang.

Umat Islam dilaporkan mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah di dareah-daerah dimana mereka menjadi minoritas, seperti Papua, Sulawesi Utara dan tempat lainnya.

Kelompok garis keras melakukan tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap mereka yang menyebarkan pesan atau melakukan praktik yang dianggap melukai hati mereka. Kelompok yang mengaku menjunjung moral ini, kadang-kadang menyerang café-café atau tempat hiburan malam yang mereka anggap sebagai tempat prostitusi atau tidak membayar uang kepada kelompok mereka. Jumlah pelanggaran seperti ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ratusan aktivis dari beberapa kelompok muslim radikal membubarkan konferensi internasional gay, lesbian dan transgender di Surabaya bulan Maret 2010, lalu memaksa para peserta untuk meningglakan hotel tempat dimana konperensi akan dilaksanakan. Polisi setempat menolak mengeluarkan izin untuk konperensi tersebut mengigat adannya penentangan dari kelompok garis keras ini. Kelompok garis keras ini memaksa menggagalkan acara ini dengan cara memblokir pintu masuk dan menduduki hotel tempat dimana konperensi akan dilangsungkan.    

Front Pembela Islam (FPI) melakukan razia tempat-tempat hiburan diwaktu Ramadhan. Selama periode laporan ini, anggota-anggota ormas Islam ini juga terlibat dalam berbagai tindak kekerasan, termasuk menyerang seorang wartawan dan tiga orang warga setempat, sewaktu melakukan penggerebekan sebuah kios di daerah Petamburan, Jakpus, bulan Mei 2010.

Bulan Mei 2010, gabungan beberapa kelompok garis keras meyerukan dengan paksa  pemindahan patung “Tiga Mojang” yaitu patung yang  berbentuk tiga wanita memakai pakaian tradisional adat Sunda , dari sebuah komplek perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Pemimpin FPI menilai patung tersebut melanggar nilai-nilai ke-Islaman.

Pindah agama, meskipun diperbolehkan menurut hukum, kerap terjadi dan memicu kontroversi. Beberapa umat Muslim menuduh kelompok Kristen menggunakan program pemberian makanan dan kredit mikro sebagai insentif untuk membujuk umat Islam pindah agama.

Desember 2009,  di Bandung, Jawa Barat,  kelompok muslim fundamentalis memaksa LSM Kristen yang sedang memberikan pengobatan gratis bagi kaum miskin menghentikan aktivitasnya. Kelompok tersebut menuduh LSM ini telah melakukan pemurtadan.

Tanggal 14 April 2010, kepolisian di DKI Jaya secara paksa mengambil alih tempat yang dianggap keramat umat Muslim, yang dibangun pada abad 18, yang sekarang tengah menjadi daerah sengketa. Ratusan penduduk setempat dan anggota ormas Nahdlatul Ulama (NU) mengunjungi tempat tersebut secara rutin untuk membaca Al-Quran di depan makam yang berada didalamnya. Terjadi bentrokan antara penduduk setempat dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan tiga orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Pemerintah secara resmi memerintahkan agar makam tersebut dilestarikan.

Tanggal 6 Juni 2010,  para pengunjuk rasa berkumpul didepan Sinagog Beth Hashem di Surabaya. Mereka memprotes aksi pemerintah Israel terhadap aksi kemanusian kapal Gaza Fotilla. Tidak ada korban dan kerusakan yang ditimbulkan dari unjuk rasa tersebut.

Bagian IV.  Kebijakan Pemerintah AS

Pemerintah Amerika Serikat membicarakan masalah kebebasan beragama dengan pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari kebijakan untuk memajukan hak asasi manusia (HAM).

Tanggal 25 hingga 27 Januari 2010, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah untuk dialog antar agama Amerika dan Indonesia yang pertama dengan mengetengahkan judul “Mebangun Kerjasama Komunitas: Memajukan Kerjasama Diantara Pemeluk Agama Yang Berbeda”. Para delegasi terdiri dari pemuka agama, cendikiawan, pelajar, dan pegiat keagamaan dari Indoensia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya di kawasan. Acara ini bertujuan untuk mendorong aksi yang melibatkan berbagai pemeluk agama dalam memnuhi kebutuhan didalam komunitasnya.  

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta beserta kosulat-nya di Surabaya dan Medan secara berkala mengadakan pertemuan dengan pemerintah untuk membicarakan isu-isu spesifik yang berkenaan dengan kebebasan beragama. Para  staff dan pegawai kedutaan, dari semua golongan, secara berkala mengadakan pertemuan dengan para pemuka agama, pimpinan ormas Islam, dan para pegiat  HAM untuk menjelaskan kebijakan pemerintah AS dalam mendukung kebesasan beragama, serta untuk berdiskusi mengenai toleransi beragama dan saling menghormati sesama pemeluk agama, meskipun berlainan. Para staff kedubes juga secara rutin bertemu dengan anggota kelompok keagaaman minoritas, yang tempat peribadatannya ditutup secara paksa, untuk membicarakan respon pemerintah dalam masalah penutupan tempat ibadah mereka. Mereka juga berdiskusi mengenai kebebasan beragama dan pluralisme secara umum.

Kedutaan besar dan konsulat juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat umum untuk menegaskan betapa pentingnya kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat yang demokratis dan majemuk. Kedubes dan konsulat juga mendorong pluralisme dan toleransi melalui program pertukaran dan program masyarakat madani. 

Selama periode pelaporan, dua program akademis untuk masalah kebebasan beragama dibawah Study of the U.S. Institute dilaksanakan dalam kurun waktu enam minggu untuk masing-masing program.  Program ini ditujukan untuk meningkatkan apresiasi terhadap prinsip-prinsip keagamaan yang pulralis di Amerika Serikat melalui kuliah umum, pemaparan, seminar,  serta mengunjungi beberapa komunitas keagamaan. Kedua program tersebut diselenggarakan oleh Univeristy of California, Santa Barbara, dan setiap program tersebut diikuti oleh seorang peserta dari Indonesia.  Selain  itu, sejumlah pemimpin muda Muslim dikirim ke AS dan berpatisipasi dalam dua program International Visitor Leadership Programs untuk demokrasi dan multikulturalisme  yang dibiayai oleh departemen luar negeri AS.

Lima dari sebelas American Corner berada di perguruan tinggi Islam. Selama tahun akademik 2009-2010,  sepuluh dari 32 peraih beasiswa untuk pengajaran bahasa Inggris  (ETA)  dari AS ditempatkan di pesantren-penstren untuk janga waktu satu tahun. Untuk tahun akademi 2010-2011,   14 dari 40 peserta ETA ditempatkan di pesantren.

Selama periode laporan, Kedubes dan konsulat juga berusaha untuk meraih audiens yang lebih besar diseluruh Negara ini melalui pembuatan program-program media yang memberikan liputan yang mendalam untuk berbagai topik, termasuk kebebasan beragama dari sudut pandang Amerika Serikat. Program media ini termasuk kerjasama produksi dengan beberapa stasiun TV yang ditayangan di beberapa stasiun TV utama.

Kedutaan besar juga mengadakan beberapa program selama bulan Ramadhan, termasuk  jamuan buka puasa bersama dengan seluruh lapisan masyarakat.

Kedubes dan konsulat juga mendukung program seminar-seminar di kampus perguruan tinngi  yang bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pluralism di kampus-kampus Islam,  kebebasan beragama, toleransi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Lima cendikiawan diundang dari AS untuk datang ke Indonesia melalui program pertukaran. Mereka   mengadakan diskusi-diskusi di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, Lombok, Malang  bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan universitas Islam.

Kedubes dan konsulat juga menjalin hubungan dengan para tokoh keagamaan melalui program-program pertemuan dan kunjungan.  Beberapa program tersebut diadakan di sekolah menengah atas, universitas, dan pensatren, untuk membicarakan pluralism, kemajemukan, dan toleransi agama.

Adobe Reader

  • Adobe Reader

    Semua dokumen di halaman ini adalah dalam bentuk dokumen PDF. Untuk membaca dokumen tersebut, Anda perlu mempunyai Adobe Acrobat Reader. Silakan unduh versi gratisnya di sini.