Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Laporan Hak Asasi Manusia

Laporan Hak Asasi Manusia

4 Mei 2011

INDONESIA


Indonesia merupakan negara demokrasi multipartai dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta jiwa. Pada bulan Juli tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Pengamat domestik dan internasional umumnya menilai pemilu legislatif yang diselenggarakan bulan April tahun 2009 tersebut berlangsung bebas dan adil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah pemerintahan sipil meskipun faktanya adalah bahwa otoritas keamanan juga memiliki sumber dana mandiri yang berpotensi melemahkan kekuatan pengendalian ini.

Berbagai masalah hak asasi manusia juga terjadi selama tahun yang sama: insiden yang kadangkala terjadi terutama di Propinsi Papua dan Papua Barat berupa  pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hokum oleh aparat keamanan; tindakan main hakim sendiri, kondisi penjara yang terkadang kejam, kekebalan hukum beberapa tokoh pejabat, korupsi di Pemerintahan termasuk dalam sistem peradilan, beberapa penafsiran yang sempit dan spesifik yang membatasi kebebasan berekspresi; pelecehan sosial terhadap beberapa kelompok agama tertentu dan campur tangan dalam kebebasan beragama yang kadang-kadang dipengaruhi oleh adanya keterlibatan pejabat setempat; perdagangan manusia, pekerja anak, dan kegagalan untuk menegakkan standar perburuhan dan hak pekerja.

PENGHORMATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Bagian 1 Penghormatan terhadap Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan dari:

a. Pelanggaran hukum atau tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

Pemerintah Indonesia atau aparatnya tidak melakukan pembunuhan terencana secara politis, tapi aparat keamanan menewaskan sejumlah orang yang diduga penjahat dan teroris dalam proses penangkapannya.

Pada tanggal 30 Agustus, Kasmir Timumun tewas dalam tahanan polisi di Buol, Sulawesi Tengah, setelah ditangkap karena balap sepeda motor ilegal. Polisi melaporkan bahwa Timumun bunuh diri, tetapi sumber Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  yang dapat dipercaya melaporkan bahwa pada tubuh Timumun terlihat adanya bekas penyiksaan. Pada tanggal 31 Agustus, sekitar 3.000 orang menyerang kantor polisi setempat dengan batu dan bom molotov. Polisi menewaskan delapan orang demonstran. Sembilan belas polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. Pada akhir tahun, polisi telah menyebutkan tiga petugas sebagai tersangka dalam kematian Timumun. Hasil otopsi Timumun sendiri belum dipublikasikan hingga akhir tahun 2010.

Polisi terus menggencarkan aksi melawan tersangka teroris. Sampai pada tanggal 28 September aparat keamanan menembak dan menewaskan sedikitnya 17 tersangka teroris dalam baku tembak. Sekitar 120 tersangka ditahan. Sebelas polisi tertembak dan tewas dan 12 lainnya luka-luka dalam baku tembak tersebut.

Pada tanggal 22 September 12 laki-laki bersenjata berat dengan sepeda motor menyerang sebuah kantor polisi tingkat kecamatan di Hamparan Perak, Sumatera Utara, dan menewaskan tiga petugas polisi. Serangan itu diyakini sebagai pembalasan atas tindakan antiterorisme yang dilakukan oleh polisi.

Kekerasan mempengaruhi Propinsi Papua dan Papua Barat selama tahun tersebut. Wilayah yang terpencil menyulitkan konfirmasi laporan bahwa desa-desa telah dibakar dan sejumlah warga sipil terbunuh. Sebagian besar dari kekerasan tersebut terhubung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pihak keamanan terhadap OPM. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Februari orang-orang bersenjata tak dikenal menembak dan menewaskan anggota Brimob, Sahrul Mahulau. Pada tanggal 13 April, beberapa orang bersenjata yang dilaporkan berafiliasi dengan OPM menembak tiga pekerja konstruksi di Kabupaten Mewulok, Puncak Jaya.

Simpang siur seputar kejadian di propinsi Papua dan Papua Barat terlihat pada kejadian yang jelas dan tidak bisa dibantah lagi merupakan pembunuhan di Kabupaten Puncak Jaya terhadap Pastor Kindeman Gire. Pada bulan Oktober anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa Komnas HAM sedang melakukan investigasi atas kematian Kindeman. Berbagai sumber lain menduga bahwa Kindeman ditembak dan tewas pada bulan Maret. Pada akhir tahun disepakati bahwa Kindeman dibunuh, tetapi cara dan pelakunya belum dapat dipastikan.

Pada tanggal 17 Mei, aparat keamanan menembak dan menewaskan pemimpin OPM, Werius Telenggen, dan anggota OPM, Yarton Enumbi, di desa Yambi, Puncak Jaya, Papua.

Sekelompok orang bersenjata di Puncak Jaya menembak dan menewaskan anggota Brimob, Agus Suhendra pada tanggal 14 Juni. Pada tanggal 4 Agustus, orang-orang bersenjata tak dikenal menembak dan menewaskan Atril Wahidin, seorang  mantan supir Bupati Mewulok.
Pada tanggal 14 September anggota Brimob di Manokwari, Papua Barat menembak dan menewaskan Naftali Kwan dan Septinus Kwan saat kerusuhan yang dipicu oleh kecelakaan lalu lintas. Pada tanggal 24 September, 11 anggota Brimob diberi sanksi sehubungan dengan penembakan tersebut. Empat orang ditahan selama 21 hari, tujuh lainnya ditahan selama 14 hari.

Pada tanggal 28 November, lima orang menembak dan menewaskan seorang warga sipil dan melukai enam lainnya di Nafri, Kabupaten Jayapura. Semua korban adalah warga Indonesia yang bukan penduduk asli Papua.
Selain pembunuhan oleh aparat keamanan dan OPM, ada sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak tidak dikenal di Papua dan Papua Barat.
Pada tanggal 14 April, tiga anggota Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tewas dalam kerusuhan di dekat pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurut laporan massa melindungi makam pemimpin agama abad ke-18.
Pada bulan April 2009, polisi Jakarta Utara memukuli dan menembak Bayu Putra Perdana selama berada dalam tahanan. Menurut otopsi rumah sakit, Bayu meninggal akibat disiksa. Menanggapi kematian Bayu, Komisi Etika dan Administrasi Kepolisian mengenakan tahanan 14 hari, penurunan pangkat, dan teguran resmi kepada dua petugas polisi.
Pada bulan Agustus 2009 beberapa anggota Brimob menewaskan pemimpin suku dan mantan tahanan politik, Yawan Wayeni di rumahnya di desa Mantembu, Pulau Yapen, Papua. Pada bulan Mei rekaman video kematian Wayeni muncul di Internet. Video tersebut menunjukkan polisi mengejek dan tidak memberikan bantuan kepada Wayeni saat sedang sekarat, tetapi tidak memperlihatkan kejadian yang menyebabkan kematiannya. Sumber-sumber kepolisian menyatakan bahwa Wayeni membawa senjata buatan sendiri, sedangkan aktivis Papua mengklaim bahwa Wayeni tidak bersenjata.

Tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia tentang tewasnya Mika Boma, Abet Nego Keiya, Melkia Agape, Fauzi Bin Syarifuddin, ataupun Kelly Kwalik di tahun 2009.
Pada tahun 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan pensiunan Jenderal Angkatan Darat, Muchdi Purwoprandjono atas tuduhan perencanaan pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib tahun 2004. Pada bulan Juli 2009, Mahkamah Agung menguatkan keputusan bebas dan menyerahkan kembali kasus ini ke pengadilan negeri. Pada tahun 2009 Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan bahwa Kejakgung akan mengajukan usul kepada Mahkamah Agung untuk "meninjau" kembali keputusan tersebut tetapi tidak dilakukan sampai akhir tahun 2010. Menurut undang-undang, Kejakgung harus menunjukkan bukti baru atau mengidentifikasi terjadinya tidak konsistensi keputusan pengadilan tingkat sebelumnya sehingga peninjauan kembali dapat dikabulkan. Kasus ini juga sedang dikaji oleh Komisi Yudisial, sebuah badan pengawas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Pada bulan Januari 2009 pengadilan banding membatalkan vonis bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan di tingkat lebih rendah kepada Rohainil Aini yang didakwa sebagai kaki tangan dalam pembunuhan Munir dan dihukum satu tahun penjara.Tapi sampai akhir tahun Aini masih belum mulai menjalani hukuman.

b.    Penghilangan seseorang

Pemerintah Indonesia melaporkan sedikit kemajuan dalam mempertanggungjawabkan orang-orang yang hilang selama beberapa tahun sebelumnya atau dalam menuntut orang yang dianggap bertanggung jawab atas penghilangan seseorang. Undang-undang hukum pidana tidak secara khusus menganggap hilangnya seseorang sebagai  kasus kriminal.

Pada bulan September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc untuk melakukan penyelidikan dan kemungkinan pengusutan penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi pada tahun 1998. Hingga akhir tahun Pemerintah Indonesia masih belum membentuk pengadilan ad hoc yang telah disepakati.

c.    Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Undang-undang dasar menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, dan merendahkan martabatnya. Hukum menggolongkan penggunaan kekerasan atau paksaan oleh pejabat untuk mendapatkan pengakuan sebagai tindak kriminal dan dapat dihukum sampai empat tahun penjara, tetapi undang-undang hukum pidana tidak secara khusus mempidanakan tindakan penyiksaan. Dalam tahun-tahun sebelumnya aparat penegak hukum secara luas dikecualikan dan jarang diadili di bawah undang-undang tersebut. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menahan aparat keamanan yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan. Pada tahun 2007 pelapor khusus (special rapporteur) PBB tentang tindakan penyiksaan melaporkan bukti tindak kekerasan di banyak fasilitas penahanan polisi di Pulau Jawa. Pelapor khusus PBB melaporkan bahwa tindakan penyiksaan umum dilakukan di beberapa lapas tertentu dan digunakan untuk mendapatkan pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi yang akan melibatkan orang lain dalam tindakan pidana. Tindakan penyiksaan biasanya terjadi segera setelah penahanan. Ada laporan bahwa para tahanan dipukuli dengan tinju, tongkat, kabel, batang besi, dan palu. Menurut laporan beberapa tahanan ditembak di kaki dari jarak dekat, diberi sengatan listrik, dibakar, atau diberikan beban berat di kaki.

Dari bulan Januari hingga September, Komnas HAM menerima 708 pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia.

Tindakan kekerasan terhadap tahanan di Papua menjadi pusat perhatian publik ketika video yang menunjukkan beberapa personil TNI mengancam seorang tahanan, Telangga Gire, dengan pisau ke tenggorokan dan menempelkan tongkat membara ke alat kelamin tahanan yang lain, Tunaliwor Kiwo diunggah ke YouTube pada tanggal 16 Oktober. Hal tersebut diyakini terjadi pada tanggal 30 Mei selama operasi militer di wilayah Puncak Jaya, Papua. Selanjutnya, video ini digabungkan dengan insiden lain pada bulan Maret, yang juga tertangkap di video, di mana empat anggota TNI memukul dan menendang beberapa tahanan orang Papua. Keempat anggota TNI yang terlibat dalam insiden yang disebutkan terakhir yaitu Letnan Dua Cosmos, Prajurit Satu Sahminan Lubis, Prajurit Joko Sulistiono, dan Prajurit Dwi Purwanto diajukan ke pengadilan militer dan dijatuhi hukuman penjara lima sampai tujuh bulan karena tidak mematuhi perintah, melebihi perintah, dan mendorong orang lain untuk melakukannya. Pada akhir tahun penyelidikan video 30 Mei masih sedang berlangsung.

Aktivis hak asasi manusia dan kerabat para tahanan melaporkan bahwa sedikitnya beberapa dari 22 aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) yang ditahan pada awal bulan Agustus dipukuli (lihat bagian 2.a.).

Pada tanggal 23 September, tiga anggota militer dari Batalyon Infanteri 742 / Satya Wira Yudha-Mataram diduga menyerang seorang pastur, Beatus Ninu, di Kota Kupang, setelah imam meminta para tentara tersebut untuk tenang. Setelah penyelidikan kasusnya dibawa ke pengadilan militer untuk diproses.

Pada bulan Desember 2009, empat anggota polisi Depok menahan JJ Rizal atas kemungkinan penggunaan narkoba dan menuduhnya sebagai pencopet. Para petugas melakukan kekerasan terhadap Rizal dan mengakibatkan bibirnya pecah, dua luka memar di kepala, rahang memar, dan telinga berdenging. Pada tanggal 3 Maret, para petugas polisi tersebut didakwa dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara tiga bulan.

Pada bulan Desember 2009 seorang warga sipil bersama petugas polisi dari Divisi Investigasi Kriminal Polda Maluku dilaporkan memukuli Aan (nama hanya terdiri dari satu kata saja) saat melakukan interogasi di Jakarta. Tidak tersedia informasi tentang tindakan oleh Unit Internal Disiplin Kepolisian.

Ada banyak laporan mengenai dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh  polisi terhadap para tahanan sepanjang tahun 2010.

Tidak ada informasi lebih lanjut tentang kasus Carmadi, Monika Zonggonau, atau Kiten Tabuni.

Antara bulan Januari hingga Oktober di Nanggroe Aceh Darussalam 39 orang dikenakan hukum cambuk karena melanggar hukum Syariah berkaitan dengan perjudian, perzinahan, konsumsi alkohol dan menjual makanan selama bulan puasa Ramadhan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada laporan kasus hukum cambuk karena berduaan dengan orang dari lawan jenis

Pada tanggal 15 Juli, Pengadilan Negeri di Langsa, Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Muhammad Nazir dan Feri Agus, anggota Polisi Syariah, karena tuduhan pemerkosaan dan penyiksaan terhadap seorang mahasiswi berusia 20 tahun saat berada dalam tahanan.

Pada tanggal 1 Oktober, pihak berwenang di Jantho, Aceh Besar memberikan hukum cambuk yang disaksikan oleh masyarakat umum kepada Murni binti Amris dan Rukiah binti Abdullah karena menjual nasi pada siang hari selama bulan Ramadhan.

Pada tanggal 27 Agustus, Muchtar bin Ibrahim dikenai dakwaan berdasarkan hukum Antiterorisme karena penembakan terhadap seorang pejabat Palang Merah Jerman di Nanggroe Aceh Darussalam pada bulan November 2009.

Massa melakukan main hakim sendiri, tetapi statistik yang dapat diandalkan tentang berbagai tindakan tersebut tidak tersedia. Ada kasus di mana polisi gagal menangani tindak kekerasan seperti itu yang seringkali dipicu oleh pencurian atau tindakan yang dianggap pencurian.

          Kondisi Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan

Kondisi di 642 Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan kadang-kadang kejam. Terjadi kelebihan kapasitas secara meluas. Di Jakarta, tingkat hunian fasilitas penahanan seringkali dua atau tiga kali melebihi kapasitas yang seharusnya. Menurut Pemerintah Indonesia, Rumah Tahanan Pondok Bambu di Jakarta yang dirancang untuk 500 tahanan, dihuni oleh 1.172 tahanan. Rumah Tahanan tersebut memiliki dua jenis sel tahanan, kecil dan besar. Ruang tahanan kecil berukuran sekitar sembilan meter  persegi dan dirancang untuk satu atau dua orang tahanan. Menurut LSM, tiga sampai lima tahanan ditahan dalam ruang kecil tersebut. Pihak berwenang sudah terbiasa memasukkan 20 sampai 30 tahanan ke ruang-ruang tahanan ukuran besar yang dirancang untuk dihuni oleh maksimal 10 tahanan.

Menurut tim pengamat internasional yang mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan pada bulan Agustus, semua fasilitas memiliki banyak ruang terbuka dan multi-fungsi yang tampaknya tidak dimanfaatkan secara penuh. Tahanan diberi makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan dasar. Kondisi kurungan dan perlakuan terhadap tahanan di fasilitas yang dikunjungi terlihat mematuhi Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan.

Beberapa LSM mencatat bahwa pihak berwenang kadang-kadang tidak memberikan perawatan medis yang memadai kepada para tahanan. Menurut Pejabat Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, anggaran kesehatan untuk beberapa lembaga pemasyarakatan adalah Rp 14.500 rupiah ($ 1,65) per tahanan. Filep Karma, seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkannya di Jakarta pada tanggal 19 Juli setelah menunggu sejak Agustus 2009. Para pelaku advokasi untuk Ferdinand Pakage, tahanan lain di Papua, terus mengumpulkan dana agar Ferdinand dapat menerima pengobatan mata yang diperlukannya. Yusuf Sipakoly, seorang tahanan yang terkait dengan gerakan separatis RMS, meninggal dalam tahanan pada tanggal 14 September di Ambon, Maluku. Sipakoly dilaporkan tidak menerima perawatan yang memadai untuk kondisi ginjalnya.

Para petugas lembaga pemasyarakatan secara berkala memeras uang dan juga melakukan tindakan kekerasan terhadap tahanan. Ada banyak laporan bahwa Pemerintah tidak menyediakan cukup makanan bagi tahanan, dan anggota keluarga seringkali membawakan makanan untuk melengkapi makanan bagi kerabatnya tersebut. Anggota keluarga melaporkan bahwa petugas lembaga pemasyarakatan seringkali meminta uang suap untuk memungkinkan keluarga mengunjungi tahanan. Petugas menempatkan tahanan yang sulit diatur di sel pengasingan hingga enam hari dan hanya memberikan nasi dan air. Menurut angka yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, 842 tahanan meninggal selama tahun 2010, bandingkan dengan 778 pada tahun 2009.

Pada November 2009 aktivis Papua yang ditahan, Buchtar Tabuni dipukuli di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura. Kejadian ini memicu kerusuhan yang melibatkan pengunjuk rasa baik dari dalam dan luar lembaga pemasyarakatan keesokan harinya. Pihak berwenang menghubungkan dan menahan tiga personil TNI dan seorang petugas polisi atas tuduhan pemukulan terhadap Buchtar. Dalam kasus terpisah, Buchtar dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura ke rumah tahanan polisi pada tanggal 3 Desember dengan tuduhan mengobarkan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut International Centre for Prison Studies  (Lembaga Kajian Kepenjaraan Internasional), kapasitas lembaga pemasyarakatan dirancang untuk 76.550 narapidana, tapi menampung lebih dari 140.000 narapidana, termasuk sekitar 2.500 anak dan 11.000 perempuan. Hanya ada enam lembaga pemasyarakatan wanita di Indonesia, termasuk lima di Jawa dan satu di Sumatera Utara. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga bulan Maret terdapat 2.609 tahanan anak dan 2.589 narapidana anak.

Kurangnya kapasitas lembaga pemasyarakatan, terbatasnya jumlah petugas, dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang buruk ditemukan di seluruh sistem lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur. Total kapasitas lembaga pemasyarakatan tingkat propinsi dirancang untuk 10.000 narapidana, tapi menampung lebih dari 16.000 narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Medaeng di Surabaya, terdapat lebih dari 1.600 narapidana, meskipun kapasitas lembaga pemasyarakatan tersebut dirancang untuk 500 narapidana.

Menurut undang-undang, anak-anak yang dihukum karena kejahatan berat harus menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan anak. Tapi menurut pernyataan pelapor khusus PBB pada tahun 2007 tentang penyiksaan, anak-anak ditahan bersama dengan orang dewasa baik di rumah tahanan sebelum pengadilan maupun di lembaga pemasyarakatan. Menurut undang-undang, lembaga pemasyarakatan menampung tahanan yang sudah dikenakan tuduhan oleh pengadilan, sedangkan rumah tahanan menampung yang sedang menunggu persidangan, dalam prakteknya tahanan yang belum menjalani proses pengadilan ditahan bersama dengan narapidana yang sudah dikenai tuduhan.

Narapidana diizinkan menjalankan ibadah agama. Narapidana dan tahanan memiliki akses yang cukup terhadap kedatangan pengunjung, meskipun dalam beberapa kasus dilaporkan bahwa akses ini terbatas. Pemerintah aktif memantau kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Pihak yang berwenang mengizinkan narapidana dan tahanan untuk mengajukan keluhan kepada otoritas peradilan tanpa disensor dan untuk meminta penyelidikan atas tuduhan yang bisa dipercaya tentang kondisi tahanan yang tidak manusiawi.

Sejak bulan Februari 2009 Pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan akses kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang akan memantau kondisi lembaga pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana di seluruh Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia meminta ICRC untuk menutup kantor lapangannya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Negosiasi terus berlanjut sepanjang tahun untuk memulihkan akses ICRC ke Papua.

Ombudsman nasional dapat mewakili narapidana dan tahanan dalam penanganan berbagai isu termasuk memantau kondisi dan perlakuan terhadap narapidana; menangani status dan kondisi tempat tahanan anak pelaku kejahatan, dan memperbaiki penahanan praperadilan, jaminan, serta prosedur pencatatan untuk memastikan bahwa tahanan tidak menjalani hukuman lebih dari hukuman maksimum untuk pelanggaran yang dituduhkan. Di masa lalu ombudsman telah menyelidiki permasalahan di lembaga pemasyarakatan dan mengkomunikasikan temuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung. Kantor Ombudsman dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pelayanan Publik untuk tahanan dan narapidana.

d.    Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang 

Undang-undang mencantumkan beberapa pasal yang melindungi seseorang terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang tapi tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang memadai, dan beberapa pihak berwenang melanggar ketentuan ini.

Peran Polisi dan Aparat Keamanan

Presiden menunjuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas persetujuan DPR. Kapolri melapor kepada Presiden tapi bukan merupakan anggota penuh kabinet. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mempunyai 374.526 personil yang ditempatkan di 31 Kepolisian Daerah (Polda) di 33 provinsi. Polisi mempertahankan sistem hirarki terpusat; satuan polisi setempat secara resmi melapor ke kantor pusat di tingkat nasional. Militer bertanggung jawab untuk pertahanan eksternal negara Indonesia tapi juga memiliki kewajiban untuk membantu polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Pada tanggal 16 Juli sebuah Surat Keputusan Presiden secara resmi membentuk suatu badan baru yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  BNPT mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan antiterorisme dengan Pemerintah. Di Nanggroe Aceh Darussalam, polisi Syariah, sebuah badan tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk menegakkan Syariah.

Divisi Urusan Internal dan Komisi Kepolisian Nasional dalam POLRI menyelidiki keluhan terhadap oknum petugas polisi. Selain itu, Komnas HAM dan LSM melakukan investigasi eksternal atas sepengetahuan dan kerjasama dari polisi. Selama tahun ini, 682 petugas polisi terkena kasus pidana dan 5.437 melakukan pelanggaran disiplin.

Pada bulan Januari 2009, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui diterapkannya Kebijakan Aksi Kepolisian dalam Penggunaan Kekerasan yang antara lain mensyaratkan setiap kali kekerasan digunakan atau jika warga negara atau petugas polisi terluka sebagai akibat penggunaan kekerasan maka Formulir Kontrol Resistensi Penggunaan Kekerasan harus diisi. Pelaksanaan kebijakan dan pelatihan terus berlanjut sepanjang tahun 2010.

Dari Januari hingga September, Komnas HAM menerima 708 pengaduan pelanggaran hak asasi manusia oleh POLRI. Pada bulan Desember Komnas HAM melalui konferensi pers mengumumkan bahwa selama tahun 2010 terdapat 30 kasus penganiayaan yang dilakukan saat interogasi.
 
Pada bulan Juni 2009 POLRI menerapkan peraturan yang membakukan peraturan hak asasi manusia dalam kegiatan rutin pelaksanaan tugas kepolisian. Namun demikian, kekebalan hukum dan korupsi masih menjadi masalah di beberapa propinsi.

           Prosedur Penangkapan dan Perlakuan selama dalam Penahanan

Undang-undang memberikan hak kepada tahanan untuk segera memberitahu keluarganya dan secara spesifik mencantumkan bahwa surat perintah penangkapan harus diberikan saat penangkapan. Pengecualian diperbolehkan jika misalnya seorang tersangka tertangkap pada saat melakukan tindak kejahatan. Undang-undang mengizinkan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah, tapi, kadang pihak berwenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Seorang tersangka berhak mempertanyakan keabsahan penangkapan dan penahanannya dalam sidang praperadilan dan bisa menuntut kompensasi jika terjadi kesalahan penahanan, tapi  tersangka jarang memenangkan sidang praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah dibebaskan tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima banding berdasarkan klaim penangkapan dan penahanan yang tidak tepat.

Undang-undang membatasi waktu penahanan praperadilan. Polisi diizinkan melakukan penahanan awal selama 20 hari yang dapat diperpanjang hingga 60 hari oleh jaksa sementara penyelidikan diselesaikan; jaksa dapat menahan terdakwa selama 30 hari lebih lanjut selama tahap penuntutan dan dapat meminta perpanjangan 20 hari dari pengadilan. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa sampai 90 hari selama persidangan atau pengajuan banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan terdakwa 110 hari sementara pengajuan banding dipertimbangkan. Selain itu, pengadilan dapat memperpanjang jangka waktu penahanan sampai 60 hari lagi di setiap tingkat jika terdakwa menghadapi kemungkinan hukuman penjara sembilan tahun atau lebih atau jika dinyatakan terganggu secara mental. Selama ini pihak berwenang umumnya menghormati batasan-batasan tersebut dalam praktek. Undang-undang antiterorisme memperbolehkan penyidik menahan sampai empat bulan sebelum tuntutan diajukan terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti awal yang cukup diduga kuat melakukan atau berencana untuk melakukan aksi terorisme apapun.

Selama kunjungan tahun 2007, pelapor khusus PBB tentang penyiksaan menemukan bahwa dalam banyak kasus pihak berwenang tidak mengijinkan keluarnya tahanan dengan jaminan, seringkali menghalangi akses terhadap pembela selama investigasi berlangsung, dan membatasi atau mencegah akses terhadap bantuan hukum sukarela yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum. Pejabat pengadilan kadang-kadang menerima suap sebagai imbalan untuk mengeluarkan keputusan pemberian jaminan atas tahanan.

Menurut undang-undang, tersangka atau terdakwa mempunyai hak memilih kuasa hukum pada setiap tahap penyelidikan. Pejabat pengadilan akan memberikan bantuan hukum gratis kepada orang yang didakwa atas pelanggaran yang menghadapi hukuman mati atau penjara selama 15 tahun atau lebih, atau untuk terdakwa yang tidak mapu dalam menghadapi tuduhan yang memberikan hukuman lima tahun atau lebih. Tersangka berhak untuk memberi jaminan dan diberitahu atas tuduhan yang dihadapinya.

e.    Penolakan atas Persidangan Terbuka yang Adil

Undang-undang menjamin berlangsungnya peradilan yang mandiri, tapi dalam prakteknya peradilan masih rentan terhadap pengaruh dari pihak luar termasuk kepentingan bisnis, politisi, dan aparat keamanan. Gaji yang rendah terus mendorong penerimaan suap, dan para hakim tunduk pada tekanan dari pejabat pemerintah, yang tampaknya mempengaruhi hasil kasus.

Meluasnya korupsi di seluruh sistem hukum terus berlanjut (lihat bagian 4), hal ini membuat satuan tugas khusus di Kejakgung dituntut menjalankan tugasnya dengan efektif.

Selama tahun ini ratusan prajurit tingkat rendah dan kadang-kadang tingkat menengah diadili di pengadilan militer, termasuk untuk pelanggaran yang melibatkan warga sipil atau terjadi ketika prajurit tidak bertugas. Jika seorang prajurit diduga melakukan kejahatan, polisi militer menyelidiki dan kemudian meneruskan temuannya kepada jaksa militer yang akan memutuskan untuk mempersiapkan kasusnya atau tidak. Berdasarkan undang-undang jaksa militer bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, tapi jaksa militer bertanggung jawab kepada TNI untuk penerapan undang-undang.
 
Juri hakim militer yang beranggotakan tiga orang menyelenggarakan sidang, sementara Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung mengadakan banding. Beberapa warga sipil mengkritik singkatnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan militer.

Sumber-sumber LSM mengatakan bahwa beberapa proses pengadilan militer tidak terbuka untuk umum meskipun kasusnya diajukan ke Mahkamah Agung, tapi pengadilan militer pada bulan November terhadap empat prajurit yang memukuli seorang tahanan dari Papua dipublikasikan (lihat bagian 1.c.).

Empat pengadilan negeri yang berlokasi di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan berwenang untuk mengadili berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Pada akhir tahun hanya pengadilan Makassar dan Jakarta yang mengadili kasus-kasus tersebut. Undang-undang menetapkan tiap pengadilan untuk memiliki lima anggota termasuk tiga hakim hak asasi manusia non karir yang ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun. Putusan dapat dimintakan banding ke Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Undang-undang memberikan definisi genosida yang diakui secara internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando tetapi tidak termasuk kejahatan perang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di bawah sistem pengadilan Syariah di Aceh, 19 pengadilan agama tingkat kabupaten dan satu pengadilan banding menangani kasus-kasus. Semua pengadilan tersebut hanya menyidangkan kasus yang melibatkan warga Muslim dan yang dijadikan dasar hukumnya adalah keputusan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah dan bukan berdasarkan hukum negara Indonesia. Para kritikus berpendapat bahwa peraturan Syariah secara prosedural bisa ditafsirkan secara ambigu. Misalnya terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum tapi hak ini tidak diterapkan secara konsisten. Meskipun kasus Syariah seharusnya disidangkan tertutup, selama tahun ini terdapat banyak masalah dengan persidangan yang dilakukan di pengadilan secara terbuka.

Prosedur Pengadilan

Undang-undang menganggap bahwa terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Terdakwa memiliki hak untuk menanyai para saksi dan memanggil saksi untuk membela diri. Pengecualian diperbolehkan dalam hal dimana jarak atau biaya dianggap terlalu besar untuk mendatangkan saksi ke pengadilan, dalam hal ini keterangan tertulis di bawah sumpah dapat diajukan. Tapi pengadilan mengizinkan pengakuan paksa dan membatasi penyajian bukti pembelaan. Terdakwa memiliki hak untuk menghindari kesalahan yang memberatkan diri sendiri. Di setiap pengadilan dari 804 pengadilan yang ada, hakim juri melakukan persidangan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan bukti-bukti, memutuskan bersalah atau tidak bersalah, dan menjatuhkan hukuman. Baik pembela dan penuntut dapat mengajukan banding.

Undang-undang memberikan hak kepada terdakwa untuk mendapatkan pengacara dari saat penangkapan dan pada setiap tahap pemeriksaan serta mengharuskan terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih diwakili oleh pengacara. Dalam kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman selama lima tahun atau lebih, undang-undang mengharuskan penunjukkan seorang pengacara jika terdakwa tidak mampu dan meminta untuk didampingi pembela. Menurut teori terdakwa yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan dari lembaga hukum swasta, dan LSM asosiasi pengacara yang memberikan perwakilan hukum gratis bagi tersangka yang tidak mampu. Undang-undang  memberikan hak tersebut bagi semua warga negara. Dalam beberapa kasus perlindungan prosedural termasuk terhadap pengakuan paksa, tidak cukup untuk menjamin pengadilan yang adil. Kecuali persidangan Syariah dan militer, jalannya semua persidangan bersifat terbuka untuk umum.

Narapidana dan Tahanan Politik 

Pada awal Agustus pihak berwenang menangkap sejumlah aktivis RMS di Ambon karena diduga merencanakan untuk mengibarkan bendera RMS yang dilarang saat kunjungan Presiden Yudhoyono pada tanggal 3 Agustus. Di antara yang ditahan adalah Benny Sinay, Izak Sapulete, Andy Marunaya, Edwin Muranay, Ongen Krikof, Marven Bremer, Steven Siahaya, Ony Siahaya, dan Jacab Sinay. Penahanan tampaknya dimaksudkan untuk mencegah terulangnya insiden tahun 2007 ketika 22 penari perang tradisional (Cakalele) termasuk Johan Teterisa, menampilkan bendera separatis yang dilarang selama kunjungan Presiden Yudhonoyo ke Ambon. Ke 22 orang tersebut menjalani hukuman - mulai dari tujuh sampai 20 tahun - di lembaga pemasyarakatan di Jawa dan Ambon. Di tingkat kasasi, pengadilan mengurangi hukuman Teterisa dari hukuman seumur hidup menjadi 15 tahun.

Sejumlah aktivis kemerdekaan Papua, termasuk Filep Karma, ditahan karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang. Pada bulan Juli Karma menerima perawatan medis di rumah sakit di Jakarta dan kemudian dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Abepura di Papua. Aktivis lain yang dipenjara karena mengibarkan bendera, Yusak Pakage, menerima pengampunan pada tanggal 8 Juli.

Pada November 2009 Semuel Yaru dan Luther Wrait mengibarkan bendera separatis yang dilarang di depan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Pada tanggal 12 Agustus, keduanya dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dijalani lebih singkat karena sebagian hukuman sudah dijalani sebelum masa persidangan selesai.

Menurut LSM internasional Human Rights Watch dan Amnesty Internasional, terdapat lebih dari 83 orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia karena pengibaran bendera atau tindak pidana politik tanpa kekerasan.

Prosedur Peradilan Sipil dan Ganti Rugi


Sistem pengadilan sipil dapat digunakan untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, tapi praktik korupsi dan pengaruh politik membatasi akses korban terhadap ganti rugi.

f.    Campur Tangan Sewenang-Wenang terhadap Urusan Pribadi, Keluarga, Rumah, atau Korespondensi

Undang-undang mengharuskan dikeluarkannya surat perintah pengadilan untuk penggeledahan kecuali untuk kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Undang-undang juga mensyaratkan penggeledahan tanpa surat perintah dapat dilakukan jika terjadi keadaan yang "mendesak dan memaksa."

Aparat keamanan terkadang dapat memaksa masuk ke rumah dan kantor. Pihak berwenang kadang-kadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap seseorang dan tempat tinggalnya serta memantau panggilan telepon masuk atau keluar.

Di beberapa daerah khususnya di Kalimantan dan Papua, penduduk setempat percaya bahwa program transmigrasi yang disponsori Pemerintah, yang memindahkan keluarga dari daerah yang lebih padat penduduk ke daerah-daerah yang kurang penduduknya, mengganggu cara-cara hidup tradisional penduduk setempat, penggunaan lahan, dan peluang ekonomi. Meskipun jumlah peserta baru transmigrasi sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah terus memberikan dukungan secara finansial kepada sekitar 8.800 rumah tangga yang pindah dari daerah padat ke daerah terpencil dan kurang berkembang di 26 propinsi pada tahun 2009.

Pemerintah menggunakan kewenangan terkadang disertai intimidasi untuk mengambil alih tanah yang akan digunakan untuk proyek pembangunan, seringkali tanpa memberikan kompensasi yang adil. Dalam kasus lain perusahaan milik negara dituduh mengancam sumber daya yang menjadi mata pencaharian warga negara. Surat keputusan presiden tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum memungkinkan Pemerintah untuk mengambil alih tanah bagi proyek-proyek pembangunan swasta, bahkan apabila pemilik tanah tidak setuju terhadap jumlah kompensasi. Sejumlah LSM menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan pengembang kaya dengan mengorbankan kaum miskin.

Selama tahun ini aparat keamanan diduga menggunakan kekerasan berlebihan saat melakukan penggusuran individu yang terlibat dalam sengketa lahan. Selama tahun ini penggusuran penghuni liar yang tinggal di tanah Pemerintah dan pedagang kaki lima terus menurun. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melaporkan bahwa selama tahun ini terdapat 55 kasus yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran hak tanah di Jakarta termasuk penggusuran dan sengketa tanah. Menurut Pejabat Pemerintah Kota Jakarta, Pemerintah melakukan penggusuran selama tahun ini sehingga memaksa orang keluar dari rumahnya.

Bagian 2   Penghormatan atas Kebebasan Sipil, Termasuk:

a.    Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Pers


Konstitusi dan hukum memberikan kebebasan berbicara dan kebebasan pers, tapi Pemerintah terkadang membatasi hak-hak ini dalam praktek. Politisi dan pengusaha kuat mengajukan pengaduan pidana atau perdata terhadap wartawan yang tulisannya dianggap menghina atau menyerang, bahkan beberapa wartawan menghadapi ancaman kekerasan. Meskipun demikian, Indonesia memiliki media yang kuat dan independen yang dapat mengungkapkan beragam pandangan secara luas dan umumnya tidak dibatasi. Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi menghapuskan atau memutuskan bahwa berbagai ketentuan dari kitab undang-undang hukum pidana yang memberikan perlindungan khusus kepada presiden, wakil presiden, dan pemerintah adalah tidak konstitusional).

Pada tanggal 19 April Mahkamah Konstitusi menolak mosi untuk membatalkan undang-undang penistaan agama tahun 1965. Di bawah undang-undang ini, "menyebarkan kebencian, penyimpangan ajaran dan penistaan agama" dapat dihukum sampai lima tahun penjara.

Pada tanggal 5 Oktober Mahkamah Agung memberikan kembali izin Radio Era Baru yang berafiliasi dengan Falun Gong dan menggunakan bahasa Cina dan stasiun radio tersebut dapat melanjutkan penyiarannya. Siaran dipaksa dihentikan sesuai keputusan pengadilan yang dijatuhkan pada bulan Maret dan stasiun radio tersebut terus berjuang untuk mendapatkan kembali izinnya kepada Pemerintah sejak tahun 2007.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) melaporkan bahwa selama tahun ini, setidaknya terdapat 37 kasus intimidasi secara fisik dan 29 kasus intimidasi non-fisik terhadap media.

Selama tahun ini sejumlah wartawan meninggal dalam kondisi yang mencurigakan. Pada tanggal 30 Juli polisi menemukan mayat jurnalis lepas Matra'is Ardiansyah di Merauke, Papua. Matra'is dilaporkan menerima beberapa ancaman pada hari-hari sebelumnya dari orang tak dikenal. Pada tanggal 21 Agustus reporter televisi Ridwan Salamun ditikam dan tewas ketika membuat film perkelahian antara dua desa di Maluku Tenggara. Federasi Jurnalis Internasional menyatakan bahwa polisi setempat mengetahui siapa yang membunuh Salamun namun tidak berusaha menangkap pelaku. Tubuh Alfrets Mirulewan, pemimpin redaksi Pelangi Weekly yang ditemukan di Kisar, Maluku pada tanggal 17 Desember memicu kecaman luas. Foto-foto Mirulewan diduga menunjukkan luka memar di wajahnya dan luka goresan di lututnya. Sumber-sumber LSM melaporkan bahwa Mirulewan sedang menyelidiki penjualan bensin ilegal di Kisar dan kemungkinan keterlibatan petugas polisi. Pada akhir tahun pihak yang berwenang masih menyelidiki kasusnya dan hasil autopsi tidak dipublikasikan.

Pada tanggal 15 Februari, Pengadilan Negeri Bali menghukum Nyoman Susrama, Komang Gede, dan Ida Bagus Narbawa dengan hukuman masing-masing seumur hidup, 20 tahun penjara, dan lima tahun penjara karena keterlibatannya dalam pembunuhan wartawan Radar Bali Anak Agung Prabangsa pada bulan Februari 2009.

Wartawan juga menghadapi kekerasan dan pelecehan selama tahun ini. Pada tanggal 19 Mei, Ahmadi, wartawan Harian Aceh, menulis berita tentang  bisnis penebangan kayu yang dijalankan oleh Komando Rayon Militer Alapan. Meskipun pejabat dari Komando Distrik memintanya untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai bisnis tersebut. Harian Aceh menerbitkan artikel tersebut pada tanggal 21 Mei. Pada hari yang sama, Kardiar, seorang perwira militer dari Komando Distrik Militer Simeleu, menyerang Ahmadi. Tidak ada tuntutan yang diajukan hingga akhir tahun ini.

Pada tanggal 6 Juli dua orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor berusaha untuk meyerang kantor majalah mingguan Tempo dengan bom. Dilaporkan tidak ada yang terluka. Serangan terjadi satu minggu setelah Tempo menampilkan fitur rekening bank polisi dalam jumlah besar yang mencurigakan. Tempo juga menghadapi tuntutan hukum dari polisi.

Pada tanggal 13 Juli polisi memukuli dan menendang tiga wartawan yang melaporkan kebrutalan polisi dalam menangani demonstrasi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara. Polisi juga mengambil kamera wartawan dan menghapus semua photonya.

Pada tanggal 1 September, di Karanganyar, Jawa Tengah, Letnan Kolonel Lilik Sutikna menyerang Triyono, seorang wartawan Solo Pos, setelah Triyono melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Lilik. Komandan Daerah militer membebastugaskan Lilik sambil menunggu penyelidikan internal.

Selama tahun ini kecenderungan orang-orang yang dituduh korupsi atau terlibat dalam perselisihan sipil mengajukan pengaduan pencemaran nama baik secara pidana dan perdata kepada polisi terus berlanjut.

Pada tanggal 7 September Tommy Suharto, putra mantan presiden RI, menggugat perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia, yang dalam majalah maskapai tersebut memuat artikel yang menyebutnya sebagai "pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan."

Pada bulan Juli 2009 Kho Seng Seng dan Winny Kwee divonis atas pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman dengan penundaan selama enam bulan dan satu tahun masa percobaan untuk masing-masing. Keduanya mengajukan surat kepada editor surat kabar yang berbeda mengeluhkan tentang salah satu perusahaan properti. Pada akhir tahun kasus mereka masih menunggu penerimaan proses banding di Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2009 polisi Jakarta mengidentifikasi aktivis hak asasi manusia Usman Hamid sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono. Pada akhir tahun kasus tersebut masih ditunda.

Pada bulan Januari 2009 Illian Deta Arta Sari dan Emerson Yuntho, anggota staf LSM Indonesia Corruption Watch, diidentifikasi sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik secara pidana setelah mengkritik catatan Kejakgung tentang pemulihan aset dengan mengutip sebuah dokumen audit resmi. Mereka menerima pemberitahuan keluhan pada Oktober 2009. Pada akhir tahun kasus tersebut masih ditunda.

Meskipun UU Otonomi Khusus Papua mengijinkan pengibaran bendera yang melambangkan identitas budaya Papua, Peraturan Pemerintah melarang pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, bendera RMS di Maluku, dan bendera Bulan Sabit di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tanggal 2-9 Agustus polisi menangkap 21 aktivis yang merencanakan untuk mengibarkan bendera separatis terlarang selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ambon pada tanggal 3 Agustus (lihat bagian 1.e.). Polisi menyita 14 bendera dan 133 pamflet yang memuat pernyataan meminta pelepasan para separatis Maluku dan Papua. Tidak ada bendera RMS yang dikibarkan dan tidak ada protes yang terjadi selama kunjungan Presiden Yudhoyono pada bulan Agustus.

Pada bulan April 2009 Musa Tabuni, Serafin Diaz, dan Yance Mote ditangkap dan didakwa atas tuduhan subversi dan separatis setelah pertemuan Komite Nasional Dewan Adat Papua Barat di Jayapura. Pada akhir September, mereka dibebaskan sambil menunggu banding atas kasusnya ke Mahkamah Agung.

Pemerintah terus membatasi media, LSM, dan personil Pemerintah negara asing yang akan mengunjungi Propinsi Papua dan Papua Barat dengan mengharuskan permintaan izin untuk melakukan perjalanan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar Indonesia. Pemerintah menyetujui sebagian permohonan dan menolak yang lainnya. Beberapa wartawan pergi ke Papua tanpa izin. Tidak ada laporan tentang pembatasan terhadap perjalanan wartawan ke daerah-daerah konflik sebelumnya di Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi.

    Kebebasan Berinternet

Menurut statistik International Telecommunication Union selama tahun 2009, sekitar 12 persen penduduk Indonesia menggunakan internet.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dimaksudkan untuk memerangi kejahatan online, pornografi, perjudian, pemerasan, kebohongan, ancaman, dan rasisme, melarang warga menyebarkan informasi yang memfitnah dalam format elektronik dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggar maksimal enam tahun penjara atau denda satu miliar rupiah ($ 110,000) atau keduanya. Situs Web Kementerian Komunikasi dan Informatika menawarkan perangkat lunak gratis untuk memblokir situs konten dewasa

Menteri Komunikasi dan Informatika meminta penyedia layanan Internet untuk memblokir akses ke situs porno mulai tanggal 11 Agustus, hari pertama bulan Ramadhan. Pada tanggal 27 September, Menteri meminta agar warga melaporkan situs Web porno kepada Pemerintah supaya dapat diblokir.

Kafe internet diharuskan memberikan identitas para pengguna Internet kepada Lembaga Pemerintah setiap bulan.

    Kebebasan Akademik dan Kegiatan Budaya

Pada tahun 2008 DPR mengesahkan RUU antipornografi. Kritikus menganggap definisi pornografi terlalu luas dan takut bahwa hal tersebut akan digunakan untuk membenarkan serangan terhadap kebebasan seni, agama, dan budaya. RUU itu mencakup ketentuan yang memungkinkan warga negara untuk "mengawasi" kepatuhan terhadap undang-undang. Pada bulan Februari 2009 Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan keluhan bahwa undang-undang tersebut melanggar prinsip kebebasan beragama dan berekspresi yang tercantum dalam undang-undang dasar. Pada tanggal 25 Maret, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa RUU antipornografi tidak melanggar undang-undang dasar.

Selama tahun ini Badan Sensor Film yang diawasi Pemerintah terus melakukan sensor film-film domestik dan impor untuk konten yang dianggap porno atau menyinggung agama. Seperti yang terjadi pada bulan Desember 2009, film yang sensitif secara politis juga disensor tapi tidak ada film yang dilarang sepanjang tahun 2010.

Pada tanggal 14 Oktober, Mahkamah Konstitusi menghapuskan hukum yang sudah lama berlaku yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang materi tertulis karena hal tersebut dianggap tidak konstitusional. Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Kejaksaan Agung masih mempunyai kewenangan untuk memantau materi tertulis dan meminta perintah pengadilan untuk melarang materi tertulis tertentu.

b.    Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Secara Damai

Kebebasan Berkumpul


Undang-undang memberikan kebebasan untuk berkumpul, dan Pemerintah umumnya menghormati hak ini. Undang-undang pada umumnya tidak mengharuskan adanya izin untuk pertemuan sosial, budaya, atau agama, tapi setiap pertemuan yang dihadiri oleh lima orang atau lebih yang berhubungan dengan kebijakan politik, tenaga kerja, atau umum harus diketahui oleh polisi, dan demonstrasi memerlukan izin. Secara umum berbagai izin tersebut diberikan secara rutin.

Selama tahun ini polisi menangkap peserta demonstrasi damai yang memperlihatkan simbol-simbol separatis ilegal (lihat bagian 2.a.).

Selama tahun ini ada sejumlah demonstrasi besar di berbagai wilayah Papua. Para demonstran mengeluh reaksi polisi yang berlebihan dan penggunaan kekuatan yang tidak semestinya; polisi mengatakan bahwa demonstran memulai terjadinya kekerasan dengan melempar batu dan menggunakan senjata tradisional seperti panah dan tombak. Polisi membubarkan demonstrasi di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 22 April dan menyatakan bahwa demonstran tidak memperoleh izin yang sesuai. Pada tanggal 2 Agustus polisi membubarkan demonstrasi lain di Manokwari karena permasalahan izin.

Pada tanggal 27 September polisi menangkap 30 aktivis yang secara damai melakukan protes atas kegagalan Pemerintah melaksanakan pengadilan ad-hoc untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan orang seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 (lihat bagian 1.b.). Polisi menahan para aktivis selama beberapa jam di kantor polisi sebelum melepaskannya kembali.

Kebebasan Berserikat

Undang-undang memberikan kebebasan untuk berserikat, dan Pemerintah umumnya menghormati praktek tentang hal ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1966. Beberapa tahun yang lalu orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI dilarang menjadi pegawai negeri dan diberi nomor khusus pada kartu identitas mereka.

Anggota Ahmadiyah tidak lagi mengadakan konferensi nasional sejak tahun 2008 ketika Kepolisian Bali menolak untuk mengeluarkan izinnya.

c.    Kebebasan beragama

Untuk keterangan lengkap tentang kebebasan beragama, silakan lihat 2010 International Religious Freedom Report di www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

d.    Kebebasan Berpindah Tempat, Pengungsi dalam Negeri, Perlindungan Pengungsi, Orang tanpa Kewarganegaraan

Undang-undang Dasar memungkinkan Pemerintah untuk mencegah seseorang masuk atau meninggalkan negara Indonesia. Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya memberikan pasukan militer kekuasaan luas dalam keadaan yang dinyatakan darurat, termasuk kekuasaan untuk membatasi tanah, udara, dan lalu lintas laut, namun Pemerintah Indonesia tidak menggunakan kekuasaan tersebut. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Badan PBB untuk pengungsi UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan organisasi kemanusiaan lainnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi setempat, pengungsi, pengungsi yang kembali ke daerahnya, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, dan orang-orang yang memerlukan perhatian.

Warga negara Indonesia menikmati kebebasan untuk melakukan perjalanan di dalam negeri dan dengan beberapa pengecualian dapat bepergian ke luar negeri. Selama tahun ini Pemerintah Indonesia terus membatasi kebebasan bergerak bagi orang asing ke Papua melalui sistem "surat perjalanan" tapi pelaksanaannya tidak konsisten.

Pemerintah mencegah sedikitnya 356 orang yang keluar dan 528 orang yang masuk ke Indonesia pada tahun ini. Kantor Imigrasi melakukan pencekalan tersebut atas permintaan polisi, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Keuangan. Beberapa dari yang dicekal adalah penunggak pajak, orang yang dihukum atau didakwa, orang yang terlibat dalam kasus korupsi, dan orang-orang yang karena satu atau lain hal terlibat dalam sengketa hukum.

Undang-undang dasar melarang pengasingan paksa dan Pemerintah tidak menggunakannya. Pada bulan Mei Pemerintah Indonesia memulihkan kewarganegaraan pendiri OPM Nicholas Jouwe yang kembali ke Indonesia setelah 40 tahun mengasingkan diri.

Pengungsi dalam Negeri

Pada bulan Maret 2009 Pusat Pemantauan Pengungsi Dalam Negeri melaporkan ada sekitar 70.000 dan 120.000 pengungsi dalamm negeri. Banyak yang mengungsi akibat bencana alam, tetapi ada juga warga daerah Papua dan Papua Barat yang menjadi korban bentrokan antara pasukan keamanan dan OPM. Menurut Badan Pemulihan Nanggroe Aceh Darussalam, hanya 1.500 pengungsi dalam negeri yang tinggal di Aceh. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, International Organization for Migration (IOM), korban gempa September 2009 di Sumatera Barat sebagian besar telah kembali ke rumah. Setelah terjadinya semburan lumpur 2008 di Porong, semua pengungsi korban semburan lumpur meninggalkan penampungan  Pasar Porong dan tinggal di rumah sementara atau rumah kontrakan sambil menunggu pembayaran kompensasi penuh. Pada bulan Juli Pasar Porong mulai beroperasi kembali. Pemerintah mengizinkan organisasi kemanusiaan dalam negeri maupun internasional untuk membantu daerah pengungsian dan untuk membantu para korban. Pemerintah tidak menyerang atau menjadikan para pengungsi tersebut sebagai sasaran, memaksanya kembali untuk tinggal dalam kondisi berbahaya. Pengungsi umumnya berjuang dalam kondisi perumahan yang buruk, mengalami rawan pangan, akses yang buruk terhadap tanah tempatnya tinggal dan bermatapencaharian, serta memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, menurut Pusat Pemantauan Pengungsi Dalam Negeri.

Perlindungan Pengungsi

Undang-undang negara Indonesia tidak mengatur pemberian suaka atau status pengungsi dan Pemerintah Indonesia belum menyusun sistem yang dapat memberikan perlindungan bagi pengungsi. Dalam prakteknya Pemerintah memberikan perlindungan terhadap pengusiran atau pengembalian pengungsi ke negara asal yang kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pandangan politik tertentu. Perkiraan jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berbeda-beda menurut beberapa sumber. Pada akhir September, menurut UNHCR terdapat 557 pengungsi dan 2.882 pencari suaka. IOM memperkirakan ada 1.404 pengungsi atau pencari suaka. Pemerintah Indonesia sendiri melaporkan ada 1.642 pengungsi atau pencari suaka. Beberapa adalah pemohon dan yang lain adalah keluarganya, sebagian besar berasal dari Sri Lanka, Irak, Afghanistan, atau Thailand.

Pemerintah Indonesia tidak memberikan izin kerja dan tidak memberikan akses terhadap pendidikan dasar kepada pengungsi.

Selama tahun 2010 Pemerintah dilaporkan setuju untuk melepaskan hampir 200 pengungsi yang terdaftar di UNHCR dan saat ini ditahan ke dalam tanggung jawab IOM.

Sekitar 75.000 mantan pengungsi Timor Timur tinggal di Timor Barat. Selama 2005-09, Pemerintah Indonesia menyediakan 11.000 rumah untuk 55.000 mantan pengungsi di Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Sekitar 500 keluarga tinggal di tempat penampungan di Kupang. Konflik yang sebagian besar melibatkan sengketa tanah antara masyarakat setempat dan mantan pengungsi kadang-kadang terjadi.

Bagian 3    Penghormatan atas Hak-hak Politik: Hak Warga Negara untuk Mengubah Pemerintah
 
Hukum memberikan hak kepada warga negara untuk mengubah kebijakan pemerintah secara damai, dan warga negara melaksanakan hak tersebut dalam prakteknya melalui pemilihan umum yang berkala, bebas, dan adil yang diadakan berdasarkan hak pilih yang setara untuk semua.

Undang-undang Dasar menetapkan penyelenggaraan pemilu nasional setiap lima tahun. Anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR yaitu Majelis yang sepenuhnya dipilih terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Warga Negara

Pada bulan Juli 2009 Presiden Yudhoyono terpilih kembali dalam pemilihan umum yang secara umum berlangsung bebas dan adil.

Pada bulan April 2009 Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif yang demokratis untuk ketiga kalinya. Prosesnya sendiri merupakan hal yang rumit dimana pemilih menerima surat suara untuk DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tiga puluh delapan partai nasional bersaing dalam pemilu tersebut ditambah dengan enam partai khusus hanya untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penyimpangan terjadi dan memerlukan pengulangan di 245 tempat di 10 propinsi. Pengamat menyimpulkan bahwa sebagian besar penyimpangan melibatkan kesulitan logistik (terutama karena kesalahan data daftar pemilih) daripada kejahatan jabatan. Kekerasan dan intimidasi juga menodai kampanye pemilu legislatif di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan Papua Barat. Secara umum, pengamat dalam dan luar negeri menyepakati bahwa pemilihan umum tersebut berlangsung bebas dan adil.

Partai politik diharuskan memenangkan minimal 2,5 persen suara secara nasional untuk memenuhi persyaratan mendapatkan satu kursi di DPR. Sembilan partai memenuhi batas ini dan memenangkan kursi di parlemen. Terjadi keterlambatan pada alokasi kursi legislatif tahap akhir karena Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemilihan Umum Nasional memiliki sistem alokasi yang berbeda, akhirnya diputuskan bahwa yang berlaku adalah sistem alokasi dari Mahkamah Konstitusi. Tiga besar perolehan suara dimenangkan oleh partai-partai sekuler dan nasionalis, diikuti oleh empat partai terbesar berorientasi agama Islam. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak, sementara itu partai Golkar yang dipimpin oleh Jusuf Kalla yang pada saat itu masih menjabat Wakil Presiden menempati posisi kedua. Partai oposisi utama yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri menempati posisi ketiga.

Semua warga negara yang telah dewasa berusia 17 tahun atau lebih, berhak untuk memilih kecuali merupakan anggota aktif militer dan kepolisian, terpidana yang sedang menjalani hukuman lima tahun atau lebih, orang yang menderita gangguan mental, dan orang yang tidak mempunyai hak suara menurut keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Remaja yang sudah menikah secara hukum adalah orang dewasa dan diizinkan untuk memilih.

Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon independen dapat mencalonkan diri untuk tingkat daerah dan bahwa nominasi partai politik tidak diperlukan.

Selama tahun ini diselenggarakan 244 pemilihan kepala daerah (pilkada) terjadwal, juga dilakukan pemilihan untuk tujuh gubernur dan 237 bupati/walikota. Pada bulan Agustus dari 57 calon tidak berafiliasi dengan partai politik apapun, hanya satu yang menang yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Selama tahun ini, Mahkamah Konstitusi menerima 230 permintaan untuk mengadili sengketa pemilu. Dari jumlah tersebut, 224 telah diputuskan, dengan 26 keputusan yang mendukung pengaju aduan. Sebagai akibat dari keputusan yang diambil, dilakukan pilkada ulangan di Surabaya, Manado, dan Merauke. Selain itu pengadilan memutuskan untuk mengadakan pilkada ulangan di Mandailing Natal dan di Kota Tangerang Selatan. Pada akhir tahun enam kasus masih ditunda.

Dalam beberapa kasus terpisah, pilkada menyebabkan gangguan terhadap masyarakat sipil. Sebagai contoh, pada tanggal 21 Mei para pendukung calon yang terkena diskualifikasi karena tidak lolos pemeriksaan medis yang diharuskan, mengamuk di Mojokerto, Jawa Timur. Para perusuh menyerang gedung Pemerintah dan puluhan mobil pegawai negeri dibakar. Tiga belas orang luka-luka. Meskipun ada insiden ini, pada tanggal 7 Juni pilkada tetap berjalan lancar.

Dalam kasus lain, pada tanggal 1 Juni pendukung calon bupati yang terkena diskualifikasi membakar surat dan kotak suara di tujuh kantor kabupaten di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada tanggal 8 Juni sekitar 400 pendukung seorang calon yang kalah bentrok dengan aparat polisi dan melemparkan batu ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Bima, Nusa Tenggara Barat. Massa juga menghancurkan sebuah kantor partai politik dan membakar sebuah mobil. Bentrokan pecah kembali pada tanggal 14 Juni dan melukai puluhan orang.

Di Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni ribuan orang melemparkan batu dan merusak Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah di Tana Toraja dan mengklaim bahwa KPUD tidak netral. Para perusuh juga membakar surat suara dan mobil, merusak empat kantor kabupaten, rumah ketua dewan daerah, kantor pemantau pemilu, dan kantor Golkar. Pada tanggal 26 Juni, ribuan pendukung dari enam kandidat yang kalah mengamuk di Soppeng. Para perusuh membakar Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, membakar puluhan kotak suara, dan menghancurkan empat kantor kabupaten. Juga pada tanggal 26 Juni kelompok orang tak dikenal melempar bom molotov ke kantor kabupaten Tanralili di Maros setelah penyelenggaraan pilkada di kabupaten ini. Bentrokan juga terjadi pada hari yang sama antara pendukung dua kandidat di Gowa. Tidak ada korban dilaporkan dalam bentrokan ini.

Tidak ada pembatasan hukum atas peran perempuan dalam politik. Undang-undang tentang partai politik mengamanatkan bahwa 30 persen anggota pendiri partai politik baru adalah perempuan. Suatu undang-undang Pemilu, mencantumkan klausul tidak mengikat bagi partai politik untuk memilih minimal 30 persen calon perempuan pada daftar partai dan memastikan bahwa partai akan mengajukan lebih banyak kandidat perempuan. Mahkamah Konstitusi membatalkan klausul tersebut ketika diketahui bertentangan dengan undang-undang dan memutuskan bahwa para pemilih untuk pertama kalinya dapat langsung memilih para wakilnya tanpa melihat posisi calon di daftar partai. Jumlah perempuan meningkat secara signifikan, dari 11 persen menjadi 18 persen untuk kursi DPR dalam Pemilu bulan April 2009. Selama tahun ini perempuan menempati lima dari 37 posisi di kabinet.

Di tingkat propinsi, terdapat satu gubernur dan satu wakil gubernur perempuan. Perempuan sangat kurang terwakili dalam posisi di Pemerintahan Daerah di beberapa propinsi seperti misalnya di Nanggroe Aceh Darussalam, posisi tertinggi yang dipegang oleh perempuan adalah wakil walikota Banda Aceh.

Perempuan memainkan peran politik yang semakin penting di Jawa Timur. Jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Surabaya meningkat dari empat pada periode sebelumnya menjadi 15 atau 30 persen dari total. Di DPRD propinsi Jawa Timur, para anggota dewan perempuan meningkat dari 16 menjadi 19 persen dari total. Juga lebih banyak perempuan yang menjadi bupati dan walikota di Jawa Timur seperti Bupati Tuban, Bupati Banyuwangi, dan Walikota Surabaya.

Dengan pengecualian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana warga negara non-Muslim secara efektif diblokir dari jabatan politik karena adanya persyaratan bahwa semua calon harus menunjukkan kemampuan membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab, tidak ada pembatasan hukum atas peran warga minoritas dalam politik. Tidak ada statistik resmi tentang latar belakang etnis para anggota legislatif di DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono terdiri dari beragam etnis Jawa, yang lainnya Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, dan keturunan Cina.

Bagian 4      Korupsi Pejabat dan Transparansi Pemerintah

Undang-undang menetapkan hukuman pidana untuk kasus korupsi yang dilakukan pejabat, dan Pemerintah umumnya melaksanakan undang-undang ini secara efektif. Meskipun sudah dilakukan penangkapan dan pendakwaan terhadap sejumlah pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tinggi, ada persepsi yang luas baik di dalam negeri maupun dari dunia internasional bahwa korupsi merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Baik KPK dan Kejaksaan Agung di bawah Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus memiliki yurisdiksi atas penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Selama tahun ini KPK melakukan 62 penyelidikan, 55 penyidikan, dan 55 penuntutan. Sebagai hasil dari tindak pencegahan yang dilakukan KPK dan Kejaksaan Agung, total sekitar 170 milyar rupiah (sekitar $18,8 juta) aset negara berhasil dipulihkan. Selain itu, tindakan tersebut juga berhasil mencegah hilangnya lebih dari 500 milyar Rupiah (sekitar $55,5 juta) aset negara menurut laporan tahunan KPK. Antara bulan Januari dan November, Kejaksaan Agung melaporkan keberhasilan memulihkan 354,6 milyar Rupiah (sekitar $34,9 juta).

Korupsi yang merajalela di seluruh sistem hukum terus terjadi. Kasus suap dan pemerasan mempengaruhi penuntutan, pendakwaan, dan hukuman dalam kasus perdata dan pidana. Selama tahun ini Komisi Ombudsman Nasional melaporkan telah menerima 160 pengaduan tentang korupsi peradilan yang melibatkan hakim, panitera, dan pengacara. Tokoh kunci dalam sistem peradilan dituduh menerima suap dan menutup mata terhadap kantor-kantor Pemerintah lain yang dicurigai melakukan korupsi. Organisasi bantuan hukum melaporkan bahwa kasus-kasus seringkali berjalan sangat lambat kecuali membayar uang suap.

Sebagai hasil dari investigasi tim pencari fakta independen, Presiden Yudhoyono membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Peradilan untuk menyelidiki jaringan makelar kasus dan penjual pengaruh yang bertindak sebagai perantara dalam kasus peradilan. Pada tanggal 9 Desember Satuan Tugas tersebut telah menerima 3.483 pengaduan, 667 kasus di antaranya berkaitan dengan masalah hak atas tanah; 397 kasus berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 262 kasus penipuan dan penggelapan, dan 135 kasus lain berkaitan dengan pemerasan, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen

Polisi seringkali meminta uang suap mulai dari jumlah yang kecil seperti kasus lalu lintas hingga suap besar dalam penyidikan pidana. Pejabat yang korup kadang-kadang memeras TKI yang kembali dari luar negeri khususnya perempuan dengan melakukan penggeledahan dengan cara menelanjangi secara sewenang-wenang, pencurian, dan pemerasan.

Pada tanggal 1 September KPK menyebutkan 25 tersangka terutama mantan dan anggota dewan saat ini sebagai tersangka dalam kasus penyuapan yang terkait dengan pembelian suara selama pemilihan  Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tapi sampai akhir tahun KPK bahkan tidak menanyai Nunun Nurbaeti yang diduga mendistribusikan miliaran rupiah dalam bentuk cek perjalanan untuk membeli suara agar memilih Miranda Goeltom.

Pada tanggal 31 Maret Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, ditangkap di Singapura atas tuduhan korupsi. Gayus diduga menyuap polisi, jaksa, dan hakim selama penyidikan kasusnya di pengadilan pajak. Setelah penangkapannya, polisi menyelidiki dan menangkap beberapa orang di Badan Reserse Kriminal POLRI. Menyusul penangkapan ini, Gayus diduga menyuap petugas lapas untuk mendapatkan pembebasan sementara dari lapas pada beberapa kesempatan dan dilaporkan menjalani kehidupan sosial yang aktif termasuk melakukan perjalanan internasional.

Pada tanggal 10 Mei, polisi menangkap Susno Duadji, mantan kepala Badan Reserse Kriminal POLRI atas dugaan keterlibatan dalam beberapa kasus korupsi.

Pada tanggal 4 Agustus Mahkamah Agung memutuskan As'ad Syam, Bupati Muarojambi selama periode 1999-2004, bersalah atas tindak korupsi dalam hal penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun.

Reformasi Anti Korupsi tampaknya telah menjadi alat perebutan kekuasaan politik dengan anggota legislatif dan orang lain yang mengkritik anggota Pemerintahan Presiden Yudhoyono atas pemberian dana bantuan likuiditas atau bailout kepada Bank Century tahun 2008. Pada akhir tahun baik KPK maupun penyidik lainnya tidak menemukan bukti kecurangan di pihak Pemerintah dalam proses bailout. Pimpinan KPK terus diserang sepanjang tahun khususnya wakil ketua komisi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Menurut undang-undang, pejabat pemerintah senior serta pejabat lainnya yang bekerja di lembaga-lembaga tertentu, diharuskan untuk mengajukan pengungkapan laporan keuangan.

Pada tanggal 30 April Undang-undang Kebebasan Informasi tahun 2008 yang memberikan akses terhadap informasi Pemerintah dan menyediakan mekanisme melalui sumber mana yang boleh dipergunakan oleh warga negara untuk memperoleh informasi, mulai diberlakukan. Undang-undang mengizinkan diberikannya informasi yang dijaga "kerahasiaannya" hingga tingkat tertentu, termasuk informasi mengenai: pertahanan dan keamanan negara; penyidikan dan kegiatan penegakan hukum; pejabat publik, dan kepentingan bisnis perusahaan milik negara. Hingga akhir tahun banyak Lembaga Pemerintah tidak siap untuk melaksanakan undang-undang ini.

Aliansi Jurnalis Independen melaporkan tidak ada masalah bagi media untuk memperoleh dokumen publik tidak rahasia dari Pemerintah.

Bagian 5  Sikap Pemerintah terhadap Penyidikan Internasional dan Non-Pemerintah atas Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Organisasi hak asasi manusia domestik melakukan kegiatannya di seluruh Indonesia dan dengan aktif melakukan advokasi untuk mengembangkan kinerja Pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia, pemerintah bertemu dengan LSM lokal, menjawab pertanyaan dan mengambil tindakan untuk menanggapi keprihatinan LSM. Tapi pejabat pemerintah, khususnya di Papua, memanfaatkan berbagai organisasi tersebut sebagai alat pemantauan, pelecehan, campur tangan, ancaman dan intimidasi. Aktivis mengatakan bahwa pejabat intelijen secara sembunyi-sembunyi mengambil foto dan terkadang menanyai teman dan anggota keluarga mereka tentang keberadaan dan kegiatan aktivis.

Pada tanggal 8 Juli orang tak dikenal menyerang Tama Langkun, seorang aktivis Indonesia Corruption Watch yang sedang menyelidiki kasus korupsi di kepolisian. Hingga akhir tahun, polisi tidak melakukan penangkapan terkait dengan kasus ini.

Aktivis hak asasi manusia dan anti korupsi lainnya dilaporkan menerima pesan ancaman dan intimidasi lainnya.

Pemerintah umumnya menganggap investigasi dari luar atau kritik asing terhadap catatan hak asasi manusia sebagai bentuk campur tangan dalam urusan internal dalam negeri. Aparat keamanan dan lembaga intelijen cenderung mencurigai organisasi-organisasi hak asasi manusia dari luar negeri terutama yang beroperasi di daerah konflik. Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap orang asing yang berada di daerah konflik. Beberapa organisasi hak asasi manusia dalam negeri menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan akibat negatif jika melakukan kontak dengan orang asing.

Sejumlah instansi pemerintah dan badan-badan terkait yang menangani masalah hak asasi manusia termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komnas HAM. Pada tahun 2008 Kejaksaan Agung menolak rekomendasi Komnas HAM untuk mengajukan tuntutan dalam empat insiden dari tahun 1998-2004 termasuk Wamena-Wasior, Trisakti, Semanggi I dan II, dan penghilangan paksa.

Pada bulan September 2009 DPR menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc yang dapat menyelidiki dan menuntut kasus hilangnya aktivis hak asasi manusia. Dua puluh empat aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa menghilang antara tahun 1997 dan 1998; 10 orang kemudian muncul kembali, menuduh militer menculik dan menyiksanya. Satu tubuh ditemukan dan 13 aktivis lain masih hilang. Tapi DPR gagal menyetujui tindakan yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia lain yang terjadi sebelum tahun 2000. Hingga akhir tahun Pemerintah masih belum memulai proses pengadilan ini.

Meskipun UU tahun 2006 tentang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa pengadilan hak asasi manusia akan dibentuk di Nanggroe Aceh Darussalam, tapi hingga akhir tahun pengadilan tersebut belum ada.

Pada tahun 2008 Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada tahun 2005 untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1999, menyampaikan laporan akhir kepada Presiden dari kedua Pemerintah. Laporan ini mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum dan segera setelah jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999. Rekomendasi Laporan untuk Indonesia termasuk program pelatihan hak asasi manusia menekankan bahwa militer seharusnya bersikap netral dalam kontroversi politik dan pemilu dan meningkatkan kewenangan lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah mensosialisasikan rekomendasi KKP di Pemerintahan dan berbagai Kementerian untuk mulai melaksanakan rekomendasi tersebut.

Proses peradilan Indonesia membebaskan atau pada akhirnya membatalkan semua dakwaan terhadap terdakwa Indonesia - dua warga Indonesia keturunan Timor dipenjara selama beberapa waktu untuk kejahatan pada tahun 1999 - meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh warga sipil dan pasukan keamanan Indonesia. Diperkirakan 300 orang Indonesia didakwa oleh Timor-Leste Serious Crimes Unit atau Unit Kejahatan Berat Timor Leste-PBB yang masih ada di Indonesia.

Bagian 6     Diskriminasi, Pelanggaran Sosial, dan Perdagangan Manusia

Undang-undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau status sosial. Undang undang dasar memberikan hak yang sama bagi semua warga negara, baik penduduk asli maupun yang dinaturalisasi. Tapi dalam praktiknya Pemerintah kadang-kadang gagal untuk membela hak-hak ini.

Perempuan

Statistik tingkat nasional yang dapat dipercaya tentang insiden pemerkosaan tidak tersedia. Definisi hukum dari kasus pemerkosaan sangat sempit dan tidak termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Hukuman yang ringan terus menjadi masalah. Pemerkosaan dapat dihukum empat sampai 14 tahun penjara, dan Pemerintah memenjarakan pelaku pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan tapi banyak terdakwa pemerkosa diberi hukuman minimal.

Undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap perempuan. Tapi kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah. Kekerasan terhadap perempuan masih kurang terdokumentasi oleh Pemerintah. Tidak ada tokoh nasional untuk bidang ini. Pejabat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa 11.469 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan terjadi di 20 propinsi selama tahun berjalan. Sebagian besar LSM yang bekerja dalam masalah perempuan dan anak-anak percaya bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi  mengingat kecenderungan banyak korban yang memilih untuk tetap diam. Komnas Perempuan melaporkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk paling umum dari kekerasan terhadap perempuan.

Tekanan sosial memaksa banyak perempuan untuk tidak melaporkan perlakuan kejam dari pasangannya. Sampai bulan Oktober, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan menerima 722 pengaduan kekerasan oleh pasangan, termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dua jenis pusat krisis tersedia bagi perempuan korban kekerasan: tempat yang dikelola Pemerintah, di rumah sakit dan tempat yang dikelola oleh LSM di masyarakat

Secara nasional polisi mengelola "ruang pelayanan khusus" atau “meja khusus wanita” dimana petugas perempuan menerima laporan kriminal dari perempuan dan anak korban kekerasan seksual dan perdagangan dan tempat ini juga dapat memberikan tempat penampungan sementara kepada korban.

Menurut LSM terjadi beberapa mutilasi alat kelamin perempuan (sunat) di atas usia 18 tahun. Keputusan Menteri Kesehatan melarang tenaga medis untuk melakukan prosedur tersebut tapi hal ini tidak mempengaruhi dukun sunat dan dukun bayi yang melakukan sebagian besar penyunatan pada perempuan.

Pariwisata seks internasional dan anak terus terjadi khususnya di pulau Batam dan Karimun, dan di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
 
Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pelecehan seksual adalah melanggar hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Pemerintah mengakui hak individu dan pasangan untuk menentukan jumlah, jarak kelahiran, dan kapan akan mempunyai anak. Meskipun Pemerintah memberikan subsidi dan menyediakan akses terhadap alat kontrasepsi di seluruh Indonesia, perempuan kadang-kadang tidak diberikan kesempatan untuk memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan atau pilihannya, demikian menurut laporan Amnesty International bulan November. Laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang belum menikah secara khusus tidak diberikan akses yang memadai terhadap kontrasepsi. Menurut LSM 55 persen perempuan yang menikah menggunakan kontrasepsi. Menurut  Survei Demografi dan Kesehatan tahun 2007, 93 persen perempuan menerima perawatan medis sebelum melahirkan. Rasio kematian ibu menurut statistik PBB tahun 2008 adalah 240 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan sumber informasi yang bisa dipercaya, 79 persen perempuan dibantu bidan terampil saat melahirkan dan 32 persen mendapat perawatan kebidanan selama kehamilan atau pasca melahirkan. Kebijakan pemerintah menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap diagnosis dan perawatan infeksi penyakit menular seksual termasuk HIV.

Undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, tapi juga dinyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan perannya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda. Undang-undang perkawinan menunjuk laki-laki sebagai kepala keluarga. Perempuan di banyak daerah khususnya di Papua mengeluhkan perlakuan berbeda berdasarkan gender.

Perceraian diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan. Banyak orang yang bercerai tidak menerima tunjangan karena tidak ada sistem untuk menegakkan pembayaran tersebut. Jika tidak ada perjanjian pranikah, harta bersama dibagi secara merata. Undang-undang mengharuskan perempuan yang diceraikan menunggu 40 hari sebelum menikah lagi, tetapi seorang laki-laki dapat segera menikah kembali. Pemerintah melanjutkan penerapan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Pola penerapan hukum Syariah beberapa tahun terakhir secara umum menunjukkan dampak yang bervariasi di berbagai wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi tidak terlalu instrusif karena meningkatnya pengawasan Pemerintah terhadap Polisi Syariah. Dampak yang paling terlihat pada hak-hak perempuan adalah pada penegakan cara berpakaian. Bukan hal luar biasa bagi Polisi Syariah untuk memberhentikan dan menasehati perempuan yang tidak mematuhi cara berpakaian menurut persyaratan Syariah setempat tentang pakaian yang sesuai.

Pemerintah Daerah dan berbagai kelompok di daerah di luar Nanggroe Aceh Darussalam juga melakukan kampanye untuk mempromosikan kepatuhan perempuan terhadap ajaran Syariah. Peraturan di beberapa daerah mengamanatkan pegawai Pemerintah untuk mengenakan pakaian yang Islami. Kewaspadaan dalam menegakkan pemisahan jenis kelamin, puasa, dan cara berpakaian meningkat selama bulan Ramadhan.

Perempuan mengalami diskriminasi di tempat kerja, baik dalam perekrutan kerja maupun dalam hal mendapatkan kompensasi yang adil, tapi sudah ada kemajuan dalam hal tersebut. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) upah per jam untuk pekerja perempuan sebagai persentase dari upah pekerja laki-laki meningkat dari 78 persen pada tahun 2004 menjadi 83 persen pada tahun 2008. Perempuan yang bekerja di bidang administrasi dan tingkat manajemen dilaporkan mendapatkan pendapatan lebih dari rekan-rekan pria pada tahun 2008, tapi perempuan masih kurang terwakili di tingkat manajemen. Menurut Pemerintah terdapat 43 persen perempuan dari seluruh pegawai negeri, tetapi kurang dari 7 persen sebagai pejabat senior. Beberapa aktivis mengatakan bahwa di lingkungan pabrik, pemberi kerja memberikan pembayaran yang lebih rendah dan pekerjaan dengan jabatan yang lebih rendah kepada pekerja perempuan. Sama seperti rekan kerja laki-laki, banyak pabrik mempekerjakan perempuan sebagai pekerja harian, bukan sebagai karyawan tetap penuh waktu dan perusahaan tidak diharuskan untuk memberikan manfaat seperti cuti hamil bagi pekerja harian. Menurut undang-undang jika kedua pasangan bekerja di instansi pemerintah, tunjangan kepala rumah tangga diberikan kepada suami.

Pekerjaan yang secara tradisi terkait dengan perempuan tetap tidak dihargai dan tidak diatur secara hukum. Sebagai contoh, pembantu rumah tangga menerima sedikit perlindungan hukum. Berdasarkan undang-undang tenaga kerja, pembantu rumah tangga tidak mendapatkan upah minimum, asuransi kesehatan, kebebasan berserikat, delapan jam kerja, satu hari libur dalam seminggu, waktu libur, atau kondisi kerja yang aman. Akibatnya, seperti yang dilaporkan oleh LSM, perlakuan kasar dan perilaku diskriminatif terus merajalela.

Anak-anak

Kewarganegaraan diperoleh terutama melalui orang tua, tapi bisa diperoleh melalui kelahiran di wilayah suatu negara. Meskipun undang-undang menyatakan pendaftaran kelahiran tidak dipungut biaya, hal tersebut tidak dilaksanakan, dan sekitar 30 persen kelahiran warga negara tidak terdaftar. Jika kelahiran anak tidak didaftarkan, keluarga akan menghadapi kesulitan untuk mengakses manfaat asuransi yang dibiayai Pemerintah dan mendaftarkan anak tersebut di sekolah. Seringkali sulit untuk memastikan usia seorang anak dan usia palsu pada KTP kadang-kadang terjadi karena kerjasama dengan pejabat pemerintah.

Meskipun undang-undang menyatakan pendidikan gratis, pada prakteknya kebanyakan sekolah tidak gratis dan kemiskinan membuat pendidikan berada di luar jangkauan sebagian besar anak. Dalam undang-undang anak-anak diharuskan untuk mengikuti sekolah dasar selama enam tahun dan SMP selama tiga tahun, namun dalam prakteknya Pemerintah tidak melaksanakan peraturan ini. Walaupun anak perempuan dan anak laki-laki menerima kesempatan pendidikan yang sama, anak laki-laki lebih mungkin untuk menyelesaikan sekolah.

Beberapa propinsi dan kabupaten, seperti Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara memiliki kebijakan lokal untuk pendidikan wajib belajar selama 12 tahun atau sampai dengan SLTA.

Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendidikan untuk 2,2 juta dari 26 juta siswa sekolah dasar, 10 persen di antaranya berasal dari keluarga miskin. Pemerintah mengkategorikan orang miskin dengan penghasilan 250.000 Rupiah ($ 28) atau kurang per bulan.

Pekerja anak dan penganiayaan seksual adalah masalah serius. Menurut perkiraan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) antara 70.000 hingga 90.000 anak-anak merupakan korban penganiayaan seksual selama tahun ini. Undang-undang Perlindungan Anak meregulasi eksploitasi ekonomi dan seksual anak-anak, juga adopsi, perwalian, dan permasalahan lainnya, tapi beberapa Pemerintah Propinsi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Penganiayaan anak dilarang oleh undang-undang, tapi upaya Pemerintah untuk memeranginya pada umumnya berjalan lambat dan tidak efektif. LSM melaporkan perlu waktu yang sangat lama untuk membawa kasus pemerkosaan anak ke pengadilan dan tidak ada kejelasan mekanisme pelaporan dan penanganan tentang penganiayaan anak.

Sunat pada anak perempuan dipraktekkan di banyak daerah di Indonesia dan tidak ada hukum khusus untuk melarang praktek tersebut. Komplikasi karena prosedur pembedahan sunat dilaporkan minimal. Beberapa aktivis LSM membantah tudingan adanya mutilasi dengan dalih upacara yang dipraktekkan itu sebagian besar bermakna simbolis. Pada tahun 2007 Menteri Pemberdayaan Perempuan menyerukan larangan total terhadap praktek tersebut. Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan melarang dilakukannya sunat oleh dokter dan perawat, tapi penyunatan secara simbolis pada anak perempuan yang tidak melibatkan kerusakan fisik dapat dilakukan dan pelanggar larangan tidak menghadapi penuntutan. Menurut LSM, praktek tersebut lazim terjadi di Indonesia. Aktivis LSM mengatakan bahwa sunat perempuan dilihat sebagai kewajiban agama.

Perbedaan hukum antara seorang wanita dan seorang anak perempuan tidak jelas. Undang-undang menetapkan usia minimum menikah adalah 16 tahun bagi perempuan (19 tahun untuk laki-laki), tetapi UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang-orang di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak. Seorang anak perempuan yang menikah memiliki status hukum orang dewasa. Anak perempuan seringkali menikah sebelum mencapai usia 16 tahun terutama di daerah pedesaan dan miskin.

Menurut data ILO tahun 2007, ada 21.000 pekerja seks anak di Pulau Jawa. Secara nasional, ILO memperkirakan ada 40.000 sampai 70.000 anak-anak adalah korban eksploitasi seksual. Banyak remaja perempuan dipaksa menjadi pekerja seks seringkali melalui jeratan hutang. LSM dan pejabat pemerintah memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus meningkat.

Meskipun kebijakan pemerintah adalah tidak menahan atau memenjarakan korban eksploitasi seksual anak, beberapa korban dilaporkan telah diperlakukan sebagai kriminal dan dihukum untuk kegiatan prostitusi. Pegawai negeri yang korup menerbitkan kartu identitas palsu untuk anak perempuan di bawah umur dan memfasilitasinya untuk masuk ke dalam perdagangan seks. Ada juga laporan tentang eksploitasi seksual anak laki-laki. Indonesia adalah tujuan wisata seks anak. Sepanjang tahun 2010 LSM melaporkan bahwa jaringan pedofilia terus beroperasi di Bali. Pengamat LSM mengatakan banyak anak perempuan dipaksa menjadi pekerja seks setelah perkawinan gagal yang dialaminya ketika berusia antara 10 sampai 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang nyata karena di dalam surat keterangannya menyatakan anak tersebut sebagai orang dewasa karena fakta bahwa mereka pernah menikah.

Wahana Visi, LSM yang berkantor di Surabaya, menemukan bahwa kebanyakan dari 300 anak yang tinggal di daerah prostitusi Dolly di Surabaya mengalami penganiayaan dan kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu di Jawa Timur mencatat 253 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2009 dan 149 kasus terjadi antara bulan Januari hingga Juni.

Komnas Perlindungan Anak melaporkan menerima 2.335 pengaduan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2010.

Dalam sebuah survei terhadap 736 anak jalanan di Jakarta dan Depok yang dilakukan di bulan Februari oleh Kementerian Sosial, 14 anak-anak mengakui telah menjadi korban penganiayaan seksual, 31 telah diperkosa, dan 175 menderita kekerasan fisik. Kementerian memperkirakan terdapat 230.000 anak jalanan, dan, setidaknya di beberapa daerah persentase anak perempuan di antara anak jalanan tampaknya terus meningkat.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, 6,5 juta anak di bawah usia 18 tahun bekerja karena deraan kemiskinan.

Tidak ada undang-undang perkosaan atau batas usia yang ditetapkan untuk hubungan seks yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. UU Pornografi tahun 2008 melarang pornografi anak dan menetapkan hukuman.

Sejumlah besar anak jalanan terlihat di Jakarta dan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Hingga akhir tahun para pejabat dari Kementerian Sosial melaporkan setidaknya terdapat 8.000 anak jalanan di Jakarta. Jawa Timur adalah rumah bagi lebih dari 8.200 anak jalanan, dilaporkan banyak diantaranya yang rentan terhadap penganiayaan dan kekerasan seksual. Sekitar 40 tempat penampungan di propinsi tersebut menyediakan pelayanan bagi anak jalanan. Menurut Kementerian Sosial, hingga akhir tahun 1.030 anak berada di bawah pengawasan berbagai pusat rehabilitasi di Jakarta. Pemerintah terus mendanai tempat penampungan lain yang dikelola oleh LSM lokal dan membayar biaya pendidikan untuk sejumlah anak jalanan.

Laporan PBB mengemukakan bahwa tahanan anak-anak di lembaga pemasyarakatan di seluruh pulau Jawa berada dalam kondisi yang keras. Laporan tersebut mencatat bahwa baik polisi dan narapidana lain membuat anak-anak yang termuda berumur 10 tahun mengalami penganiayaan fisik yang berat. Walaupun anak-anak ditahan di rumah tahanan anak, karena tingginya jumlah tahanan anak, seringkali anak-anak tersebut digabungkan dengan populasi umum di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dan dengan demikian meningkatkan potensi terjadinya penganiayaan.

Selama tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan terdapat 2.054 anak-anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. LSM melaporkan bahwa Pemerintah tidak begitu memperhatikan hak-hak anak pelaku kejahatan. Anak-anak ditahan di fasilitas penahanan yang sama seperti orang dewasa selama tahap penahanan praperadilan maupun sidang dan sering kali mengalami penganiayaan selama dalam penahanan. Menurut Pemerintah, 5.760 anak menerima hukuman penjara selama tahun 2010.

Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi Hague tahun 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional. Untuk informasi tentang penculikan anak oleh orangtua yang terlibat dalam perkawinan dan perceraian internasional, silakan lihat laporan tahunan Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat tentang Kepatuhan di  http://travel.state.gov/abduction/country/country_3781.html

    Anti Yahudi

Populasi orang Yahudi sangat kecil. Pada tanggal 6 Juni demonstran berkumpul di luar rumah ibadat Beth Hashem di Surabaya, Jawa Timur, untuk memprotes tindakan Pemerintah Israel terkait dengan insiden armada bantuan Gaza. Para pengunjuk rasa membakar bendera Israel dan gagal mencoba untuk memasuki rumah ibadat. Tidak ada yang cedera atau kerusakan rumah ibadat. Meskipun Pemerintah Indonesia mempromosikan pendidikan toleransi di sekolah dasar, tidak ada kurikulum khusus yang ditujukan untuk pendidikan anti Yahudi.

Perdagangan Manusia

Untuk informasi tentang perdagangan manusia, silakan lihat laporan tahunan Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat berjudul Trafficking in Persons Report di www.state.gov/g/tip

Penyandang cacat

Pemerintah menggolongkan penyandang cacat ke dalam tiga kategori: cacat fisik, cacat intelektual, dan cacat fisik dan intelektual. Kategori ini dibagi lagi untuk pendidikan sekolah. Undang-undang melarang diskriminasi terhadap para penyandang cacat fisik dan mental dalam lapangan kerja, pendidikan, akses terhadap perawatan kesehatan, atau penyediaan jasa lainnya. Undang-undang juga mengharuskan tersedianya akses bagi penyandang cacat terhadap fasilitas umum, tapi Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Pemerintah memperkirakan sekitar 3,7 persen dari penduduk adalah penyandang cacat. Satu LSM menemukan 16,8 persen dari penduduk di Jawa Barat mengalami kurang pendengaran yang signifikan. Padahal dengan tidak melaksanakan undang-undang tentang akses tersebut Pemerintah telah membatasi hak untuk memilih atau berpartisipasi dalam urusan sipil.

Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas transportasi publik yang dapat diakses oleh penyandang cacat. Undang-undang mengharuskan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 pekerja untuk menyediakan 1 persen posisi kepada penyandang cacat, tapi Pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini dan penyandang cacat menghadapi diskriminasi yang besar.

Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang bisa diakses kursi roda dan banyak lift hidrolik dari bis tersebut dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Hanya sedikit perusahaan yang menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat dan lebih sedikit lagi perusahaan yang mempekerjakannya. Bandara di Surabaya yang dibuka pada tahun 2006 tidak mempunyai akses untuk para penyandang cacat. Kurangnya dana pada umumnya disebut sebagai alasan utama untuk tidak meningkatkan akses.

Akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi bagi penyandang cacat dibatasi. Pajak Pemerintah untuk alat bantu dengar dinilai sebagai barang elektronik, bukan peralatan medis sehingga membuat harganya menjadi mahal.

Pada tanggal 15 September, Garuda Indonesia Airlines menolak Irwan Subena, seorang penumpang buta naik pesawat untuk penerbangan kembali dari Makassar ke Denpasar.

Pada tahun 2003 Pemerintah menyatakan bahwa negara adalah rumah bagi 1,3 juta anak-anak cacat, jumlah yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Undang-undang menetapkan anak-anak cacat mempunyai hak atas pendidikan dan perawatan rehabilitasi. Seorang pejabat pemerintah memperkirakan banyak orang tua memilih untuk merawat anak-anak cacat di rumah, tapi banyak sekolah menolak untuk mengakomodasi anak-anak tersebut dengan menyatakan kekurangan sumber daya. Menurut statistik Pemerintah tahun 2008-09, ada 1.686 sekolah yang ditujukan untuk mendidik anak-anak cacat, 1.274 di antaranya merupakan sekolah swasta. Menurut LSM, lebih dari 90 persen anak-anak buta menderita buta huruf. Beberapa orang muda penyandang cacat terpaksa mengemis untuk hidup. Anak-anak penyandang cacat dikirim ke sekolah yang terpisah dan pendidikan khusus sangat langka. Universitas negeri tidak menawarkan gelar sarjana untuk pendidikan khusus penyandang cacat.

Sepanjang tahun 2010 LSM melaporkan bahwa para penyandang cacat yang ditempatkan di fasilitas perawatan berada dalam kondisi tidak aman dan kotor di seluruh Propinsi Riau. Pemerintah tidak mengambil tindakan apapun.

Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk melindungi hak para penyandang cacat. Sampai saat ini, tidak ada tindakan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak para penyandang cacat.

Minoritas Nasional / Ras / Etnis

Pemerintah secara resmi mendorong toleransi terhadap ras dan etnis tertentu. Etnis Cina menyumbang sekitar 3 persen dari populasi, memainkan peran utama dalam perekonomian, dan semakin berpartisipasi dalam politik. Akan tetapi sebagian etnis Cina menyatakan bahwa meskipun reformasi dilakukan baru-baru ini, pegawai Pemerintah masih melakukan diskriminasi ketika mengeluarkan surat nikah dan untuk pelayanan lainnya, dan sering meminta uang suap untuk surat kewarganegaraan meskipun sertifikat tersebut tidak lagi diperlukan secara hukum. Sejumlah pasal dalam undang-undang, peraturan atau keputusan mendiskriminasi warga etnis Cina. LSM seperti Gerakan Antidiskriminasi Indonesia mendesak Pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal diskriminatif yang ada. Diskusi korupsi di blog lokal terkadang berkembang menjadi perdebatan rasial.

          Penduduk Asli Daerah

Pemerintah melihat semua warga negara sebagai "penduduk asli daerah", tapi mengakui keberadaan beberapa "masyarakat terpencil" dan hak untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan sosial. Kelompok masyarakat ini mencakup berbagai suku Dayak Kalimantan, keluarga yang hidup sebagai pengembara di laut, dan 312 kelompok penduduk asli daerah yang diakui resmi di Papua. Selama tahun 2010 penduduk asli daerah terutama di Papua masih mengalami masalah diskriminasi yang luas dan hanya terjadi sedikit perbaikan dalam hubungannya dengan hak-hak tradisional atas tanah. Banyak pertambangan dan kegiatan penebangan ilegal menjadi masalah sosial, ekonomi, dan logistik yang signifikan untuk penduduk asli daerah. Pemerintah gagal mencegah perusahaan yang seringkali berkolusi dengan militer dan polisi setempat untuk tidak menjarah tanah penduduk asli daerah. Di Papua ketegangan berlanjut antara penduduk asli Papua dan pendatang dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dan masyarakat pedalaman, dan di antara suku-suku asli.

Aktivis hak asasi manusia menegaskan bahwa program transmigrasi yang disponsori Pemerintah memindahkan keluarga-keluarga miskin dari pulau Jawa dan Madura yang padat penduduknya ke berbagai pulau kecil yang penduduknya kurang melanggar hak-hak penduduk asli daerah, menumbuhkan permusuhan sosial, dan mendorong eksploitasi dan degradasi sumber daya alam yang merupakan andalan banyak penduduk asli daerah. Di beberapa daerah seperti di bagian dari Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, terjadi hubungan yang buruk antara transmigran dan penduduk asli daerah.

Di Tarakan, Kalimantan Timur ketegangan antara pendatang Bugis dan penduduk asli daerah berubah menjadi kekerasan; antara tanggal 26 dan 30 September lima orang tewas dalam pertempuran penduduk yang dipicu oleh kematian penduduk asli daerah di tangan pendatang dari Bugis.

Penganiayaan Sosial, Diskriminasi, dan Tindak Kekerasan berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender

UU Pornografi tahun 2008 melarang hubungan homo dan lesbian. Selain itu, peraturan daerah di seluruh Indonesia mengkriminalisasi homo dan lesbian. Menurut LSM, banyak orang menggolongkan masalah lesbian, homo, waria, dan biseksual (LGBT) sebagai hal yang tabu secara sosial. Pemerintah hampir tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah diskriminasi terhadap kaum LGBT, dan dalam beberapa kasus gagal melindungi orang LGBT dari penganiayaan sosial. Korupsi oleh aparat polisi, pandangan bias, dan kekerasan menyebabkan LGBT secara individu menghindari interaksi dengan polisi. Polisi Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dilaporkan melecehkan waria. LSM melaporkan bahwa LGBT kadang-kadang dikucilkan oleh kelompok-kelompok agama, anggota keluarga, dan masyarakat umum.

Berbagai organisasi LGBT dan LSM melakukan kegiatannya secara terbuka, tapi kelompok agama tertentu secara sporadis mengganggu pertemuan LGBT dan secara individu. LGBT kadang-kadang menjadi korban tindak kekerasan polisi.

Pada tanggal 26-28 Maret ratusan aktivis dari sejumlah kelompok Muslim garis keras termasuk Front Pembela Islam (FPI) mengganggu jalannya sebuah konferensi LGBT internasional di Surabaya dengan memaksa masuk ke hotel tempat konferensi. Polisi setempat menolak untuk mengeluarkan izin kepada penyelenggara konferensi karena oposisi garis keras. Kelompok-kelompok garis keras itu kemudian memaksa konferensi dibatalkan dengan cara memaksa masuk dan menduduki hotel tempat konferensi sedang diselenggarakan.

Pada tanggal 30 April anggota FPI menghentikan pelatihan untuk aktivis waria yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sepanjang Mei dan Juni seluruh organisasi LGBT di seluruh Indonesia memperingati Hari Internasional Melawan Homophobia. Penyelenggara mengadakan kelompok diskusi untuk umum, gerak jalan, dan turut serta dalam kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kesadaran akan permasalahan LGBT. Tetapi para pejabat dan kelompok setempat memaksakan pembatalan setidaknya untuk satu acara. Setelah ancaman dari FPI, penyelenggara di Yogyakarta membatalkan sebuah konser terbuka yang dijadwalkan untuk tanggal 22 Mei. Penyelenggara di Surabaya memilih untuk tidak mengadakan parade sebagai akibat dari gangguan yang dilakukan terhadap konferensi yang seyogyanya dilakukan pada bulan Maret.

Pengunjuk rasa dari FPI dan universitas setempat menghentikan sebuah festival film LGBT yang didukung secara internasional di Jakarta pada bulan September. Organisasi Islam mayoritas termasuk ketua Majelis Ulama Indonesia juga mengutuk festival ini.

LSM mendokumentasikan kejadian dimana pejabat pemerintah menolak mengeluarkan kartu identitas kepada orang LGBT.

    Kekerasan atau Diskriminasi Sosial lainnya

Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS umum terjadi. Tapi kebijakan pemerintah mendorong toleransi, mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya infeksi baru, dan memberikan obat antiretroviral gratis meskipun dengan berbagai hambatan administrasi. Posisi toleransi Pemerintah dipatuhi tidak merata di semua tingkatan masyarakat, misalnya upaya pencegahan seringkali tidak agresif karena takut berlawanan dengan tokoh agama konservatif, dan selain hambatan untuk mengakses obat antiretroviral gratis, calon penerima harus membayar biaya medis yang membuat biaya perawatan menjadi di luar jangkauan banyak orang dengan HIV/AIDS.

Bagian 7 Hak-hak Pekerja

a.    Hak untuk Berserikat


Undang-undang memberikan hak yang luas bagi pekerja sektor swasta tetapi menetapkan pembatasan berorganisasi di kalangan pegawai negeri. Pekerja di sektor swasta membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya tanpa melalui permintaan izin sebelumnya atau keharusan memenuhi persyaratan yang berlebihan. Undang-undang menetapkan bahwa 10 atau lebih pekerja berhak untuk membentuk serikat pekerja dengan keanggotaan terbuka untuk semua pekerja, terlepas dari afiliasi politik, agama, etnis, atau gender. Untuk mendapatkan posisi tawar kolektif, suatu serikat pekerja harus mendapat dukungan minimal 50 persen karyawan di suatu perusahaan/organisasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat dan bukan menyetujui pembentukan sebuah serikat, federasi, atau konfederasi dan memberikan nomor registrasi. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah serikat pekerja melaporkan kantor dinas setempat telah berprasangka dengan menolak pendaftaran serikat baru.

Untuk tetap terdaftar serikat pekerja harus menginformasikan kepada Pemerintah mengenai perubahan dalam organisasi. Undang-undang mengizinkan Pemerintah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membubarkan serikat jika bertentangan dengan ideologi negara (Pancasila) atau undang-undang dasar. Serikat pekerja juga bisa dibubarkan jika pemimpin atau anggotanya, atas nama serikat pekerja, melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum setidaknya lima tahun penjara. Setelah serikat pekerja dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak dapat membentuk serikat lain selama paling sedikit tiga tahun. Tidak ada laporan bahwa Pemerintah membubarkan serikat pekerja selama tahun 2010.

Meskipun undang-undang mengakui kebebasan pegawai negeri untuk berserikat dan berhak untuk berorganisasi, pegawai dari beberapa kementerian hanya dapat membentuk asosiasi karyawan dengan hak-hak yang lebih terbatas. Secara khusus pegawai negeri tidak memiliki hak untuk mogok. Organisasi perserikatan juga berupaya untuk mengorganisir pegawai Pemerintah serta perusahaan milik negara (BUMN) walaupun mendapatkan hambatan dari manajemen perusahaan dan dasar hukum bagi pendaftaran serikat pekerja di BUMN masih tidak jelas

Selama tahun 2010 menurut sumber-sumber tenaga kerja 10 persen pekerja di sektor formal adalah anggota serikat buruh dan lebih dari 35 persen pekerja di sektor jasa menjadi anggota serikat buruh. Menurut Biro Statistik Nasional pada bulan Agustus total angkatan kerja adalah 116,5 juta pekerja, dan 108,2 juta di antaranya mempunyai pekerjaan. Sebagian besar anggota serikat pekerja adalah pegawai tetap bukan pegawai kontrak. Pada bulan Februari Biro Statistik Nasional memperkirakan bahwa 65,6 persen pekerja berada di sektor informal.

Hak untuk mogok diakui tetapi secara substansial dibatasi di bawah undang-undang. Dalam Undang-undang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan), pekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak berwenang dan kepada pemberi kerja tujuh hari di muka sehingga mogok tersebut dapat dianggap legal, menentukan waktu mulai dan berakhirnya mogok, tempat untuk melakukan tindakan tersebut, alasan untuk mogok, termasuk tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja yang melakukan pemogokan. Sebuah peraturan menteri menyatakan semua pemogokan ilegal jika dilakukan terhadap "perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat umum atau perusahaan yang jika kegiatannya dihentikan akan membahayakan keselamatan hidup manusia." Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi ini tidak disebutkan dan hanya diketahui Pemerintah. Peraturan yang sama juga menggolongkan semua mogok adalah ilegal jika "bukan merupakan hasil dari negosiasi yang gagal" dan memberikan kelonggaran kepada pemberi kerja untuk menghalangi gerakan serikat pekerja untuk mogok karena hal tersebut.

Sebelum melakukan pemogokan, pekerja harus melakukan mediasi yang panjang dengan pemberi kerja dan melanjutkan mediasi yang difasilitasi oleh mediator Pemerintah atau berisiko bahwa pemogokan dinyatakan ilegal. Karena rumitnya pembatasan yang ada, pemogokan cenderung dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pemogokan "liar" terjadi setelah kegagalan untuk menyelesaikan keluhan jangka panjang atau ketika pemberi kerja menolak mengakui serikat buruh. Dalam kasus pemogokan ilegal, pemberi kerja dapat membuat dua permohonan tertulis dalam waktu tujuh hari bagi para pekerja untuk kembali bekerja. Pekerja yang tidak menanggapi permohonan tersebut dianggap mengundurkan diri. Pemberi kerja umumnya menggunakan pertimbangan ini sebagai taktik intimidasi terhadap pemogok.

Alasan utama untuk pemogokan selama tahun ini adalah 1) permintaan kenaikan gaji, 2) penundaan pembayaran lembur dan / atau gaji rutin, 3) pemecatan pekerja yang tidak adil, dan 4) penggunaan pekerja kontrak secara ilegal. Sebuah pemogokan "liar" terjadi karena adanya perbedaan antara gaji warga negara versus gaji "ahli" dari luar negeri. Selama tahun ini pekerja melakukan protes di kota-kota besar menuntut perusahaan untuk membayar sistem jaminan sosial nasional, diakhirinya praktik bisnis korup, dan agar Pemerintah meloloskan RUU jaring pengaman sosial yang dibahas di DPR.

    b.    Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-undang menetapkan perundingan bersama dan memungkinkan organisasi pekerja yang terdaftar pada Pemerintah untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengikat secara hukum dengan pemberi kerja dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja lainnya. Undang-undang tersebut mencakup beberapa pembatasan dalam perundingan bersama, termasuk persyaratan bahwa sebuah serikat atau beberapa serikat mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja di suatu perusahaan untuk merundingkan PKB. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur perundingan bersama, hak untuk mogok, dan kondisi kerja umum tidak berlaku untuk BUMN. Hingga akhir tahun Pemerintah masih belum mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang hak untuk berorganisasi dan berunding bersama.

Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 25 persen perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan memiliki PKB. Meskipun sebagian besar perjanjian ini melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, lebih dari sepertiga pemberi kerja dilaporkan melanggar ketentuan PKB dengan impunitas relatif.

Undang-undang melarang diskriminasi kerja terhadap pengelola dan anggota serikat pekerja dan memberikan hukuman untuk pelanggaran, tapi dalam banyak kasus Pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Balas dendam pemberi kerja terhadap pengelola serikat pekerja termasuk pemecatan dan kekerasan tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki dalam praktek. Beberapa pemberi kerja mengancam pekerja yang melakukan hubungan dengan pengelola serikat pekerja. Manajemen memilih pemimpin pemogokan untuk dipecat saat perusahaan mengurangi pegawai. Persyaratan hukum yang ada mengharuskan perusahaan menerima kembali pekerja yang dipecat karena kegiatan serikat pekerja, tapi dalam banyak kasus Pemerintah tidak menegakkan aturan ini secara efektif.

Prosedur hukum yang memakan waktu lama dengan berbagai kasus diskriminasi anti serikat pekerja terkadang berlangsung hingga enam tahun. Suap dan korupsi peradilan dalam perselisihan pekerja terus berlanjut dan keputusan seringkali tidak mendukung pekerja. Meskipun pekerja yang diberi sanksi kemungkinan tetap mendapatkan kompensasi, tapi jarang yang dipekerjakan kembali. Perusahaan kadang-kadang memindahkan pemimpin serikat buruh untuk pekerjaan di mana orang-orang tersebut tidak bisa melanjutkan kegiatan serikatnya. Manajer di beberapa lokasi dilaporkan menyewa preman untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat pekerja yang mencoba mengadakan aksi mogok yang sah dan terkadang polisi turun tangan dengan cara tidak tepat dan dengan kekerasan dalam masalah perburuhan, biasanya untuk melindungi kepentingan pemberi kerja.

Karyawan di Kebun Binatang Surabaya mendirikan serikat pekerja pada bulan Juni. Tapi pihak manajemen berusaha untuk menghentikan serikat pekerja itu agar tidak beroperasi. Polisi dan penjaga hutan mengancam anggota serikat pekerja dan merobohkan papan serikat pekerja. Aktivis pekerja menerima ancaman jika terus mendukung serikat pekerja. Seorang karyawan dipecat untuk perannya dalam pembentukan serikat. Hanya 70 dari 200 karyawan Kebun Binatang Surabaya yang bergabung dengan serikat pekerja. Manajemen mengurangi gaji dan tunjangan karyawan yang bergabung dengan serikat pekerja.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pemberi kerja telah berulang kali mengajukan pengaduan pidana terhadap pengurus serikat pekerja setelah gagal melakukan negosiasi perundingan bersama atau pemogokan yang sah. Dalam sejumlah kasus, sebagai akibat dari keluhan yang dibawa oleh pemberi kerja, petugas serikat pekerja dituntut dan bahkan dipenjara karena perusakan properti dan mengganggu keuntungan. Beberapa ketentuan dalam undang-undang hukum pidana telah membantu taktik ini seperti tindak pidana "perbuatan yang tidak menyenangkan," yang menciptakan tanggung jawab pidana untuk berbagai perilaku. Ada laporan yang dapat dipercaya bahwa polisi menyelidiki atau menginterogasi pengurus serikat pekerja.

Pada bulan Agustus ratusan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan menggelar demonstrasi di depan kantor Polisi Pasuruan menuntut agar polisi menghentikan kasus pidana yang diajukan terhadap anggota dewan FSPMI, Pujianto dan Jazuli. Pada tahun 2008, PT. Sri Rejeki di Pasuruan melaporkan Pujianto dan Jazuli kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pada tanggal 8 dan pada tanggal 21 September Pengadilan Negeri Bangil di Pasuruan memulai sidang Pujianto dan Jazuli.

Kecenderungan peningkatan penggunaan pekerja kontrak langsung mempengaruhi hak serikat pekerja untuk berorganisasi dan berunding bersama. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja kontrak digunakan hanya untuk pekerjaan yang "bersifat sementara." Tapi menurut laporan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional, banyak pemberi kerja melanggar ketentuan ini kadang-kadang dengan bantuan dari kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam kasus ini, perusahaan-perusahaan menyatakan pailit untuk menghindari pembayaran pesangon yang diharuskan oleh undang-undang, menutup pabrik selama beberapa hari, dan kemudian mempekerjakan kembali para pekerja sebagai buruh kontrak dengan biaya yang lebih rendah. Pemimpin serikat pekerja dan aktivis biasanya tidak dipekerjakan kembali. Pengadilan Hubungan Industrial telah memenangkan pekerja yang mengajukan permintaan kompensasi atau akan dipekerjakan kembali, tapi dalam banyak kasus perusahaan mengajukan banding ke Mahkamah Agung dimana keputusan Pengadilan Hubungan Industrial dikalahkan.

Aktivis tenaga kerja menyatakan bahwa perusahaan mengatur pembentukan serikat ganda termasuk serikat pekerja "kuning", untuk melemahkan serikat pekerja yang sah. Selama tahun ini 16 persen perusahaan dengan serikat pekerja memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Dalam perusahaan ini, 42 persen karyawan melaporkan bahwa pemberi kerja tidak memperlakukan semua serikat pekerja dengan penghormatan yang sama dan bahwa pemberi kerja memberikan perlakuan yang lebih baik untuk pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja yang dikendalikan oleh perusahaan (38 persen).

Tidak ada undang-undang khusus atau pengecualian dari undang-undang tenaga kerja reguler di zona ekonomi khusus (ZEK), tapi dilaporkan adanya sentimen anti serikat pekerja yang lebih kuat dan tindakan oleh pemberi kerja di ZEK. Sebagai contoh, pemberi kerja di ZEK Batam cenderung mempekerjakan pekerja dengan kontrak dua tahun dan menyukai pekerja di bawah usia 24 tahun sebagai bagian untuk menghambat pembentukan serikat pekerja.

c.    Larangan Kerja Paksa atau Wajib

Undang-undang melarang kerja paksa atau kerja wajib, tapi terdapat laporan yang dapat dipercaya bahwa praktek tersebut terjadi termasuk kerja paksa dan wajib oleh anak-anak (lihat bagian 7.d.). Bentuk eksploitasi paksa termasuk pembantu rumah tangga, eksploitasi seksual komersial, dan kerja paksa di pertambangan, perikanan, dan sektor pertanian

Pada akhir tahun Pemerintah masih melakukan negosiasi ulang nota kesepahaman (MOU) tahun 2006 dengan Pemerintah Malaysia tentang kondisi para pekerja Indonesia di Malaysia. MOU tersebut memberikan beberapa hak dasar pekerja kepada pemberi kerja, terutama hak pekerja untuk memegang paspor mereka sendiri dan jaminan upah minimum.

Juga lihat laporan tahunan Departemen Luar Negeri, Amerika Serikat Trafficking in Persons Report di www.state.gov/g/tip 

    d.    Larangan Pekerja Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan 15 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja dan melarang anak di bawah usia 18 bekerja di sektor berbahaya. Anak-anak berusia 13 sampai 15 tahun dapat bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari dan hanya jika memenuhi sejumlah kondisi lain seperti izin orangtua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan pembayaran upah yang sah. Sebuah kerangka hukum yang kuat dan Rencana Aksi Nasional membahas masalah eksploitasi ekonomi dan seksual termasuk pekerja seks anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak dalam perdagangan narkotika, serta memberikan hukuman pidana berat dan penjara bagi orang-orang yang melanggar hak-hak anak. Tapi Pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif.

Diperkirakan enam hingga delapan juta anak-anak bekerja melebihi batas legal tiga jam sehari, bekerja di bidang pertanian, berdagang asongan, pertambangan, manufaktur pakaian, prostitusi, dan berbagai bidang lainnya.

Anak-anak bekerja di sektor pertanian terutama pada kelapa sawit, tembakau, karet, teh, dan perkebunan ganja. Anak-anak juga bekerja di sektor perikanan, manufaktur (seperti produksi rumahan alas kaki, tekstil, produksi rokok), penebangan, pembuat mainan, pengolahan makanan (misalnya pengumpul sarang burung), dan di sektor pertambangan skala kecil. Anak-anak lain bekerja di sektor informal seperti menjual koran, menyemir sepatu, berdagang asongan, pemulung dan bekerja dengan orang tuanya dalam bisnis keluarga atau industri rumah.

Sebuah kelompok advokasi pekerja rumah tangga memperkirakan bahwa terdapat empat juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan paling sedikit 1,3 juta di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Banyak PRT tidak diperbolehkan belajar dan dipaksa bekerja berjam-jam, menerima upah rendah, dan umumnya tidak menyadari hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang kerja paksa oleh anak-anak, namun Pemerintah tidak efektif dalam menghilangkan praktek ini, dan sampai saat ini tetap menjadi masalah. Sejumlah besar anak-anak bekerja di luar kemauannya di bidang prostitusi, pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pekerja rumah tangga, dan situasi eksploitasi lainnya termasuk sejumlah kecil lainnya di jermal. Untuk informasi tentang pekerja paksa anak, lihat juga laporan tahunan Departemen Luar Negeri Trafficking in Persons Report di www.state.gov/g/tip.

Meskipun langkah-langkah legislatif dan peraturan sudah diambil, sebagian besar anak yang bekerja termasuk sebagai pembantu rumah tangga, melakukan pekerjaannya dalam lingkungan yang tidak teratur. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa pejabat ketenagakerjaan setempat tidak menyelidiki tempat kerja para pekerja rumah tangga anak dan melakukan sedikit saja penyelidikan tentang pekerja anak di lingkungan pabrik.

Pada akhir tahun 2008 Program Internasional ILO tentang Penghapusan Pekerja Anak bekerjasama dengan berbagai universitas /lembaga penelitian lokal untuk melakukan survei data dasar di sejumlah daerah di Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Timur. Survei mengidentifikasi 3.396 anak-anak berusia tujuh hingga 17 tahun yang terlibat dalam pekerjaan perkebunan (kelapa sawit, karet, tembakau, kopi, kelapa), 28 persen di antaranya berusia 12 tahun ke bawah dan 52 persen tidak bersekolah.

e.    Kondisi kerja yang Dapat Diterima

Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh kebanyakan Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan standar hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Sebagian besar upah minimum tingkat propinsi berada di bawah perhitungan Pemerintah akan  kebutuhan dasar minimum. Selama tahun 2010 Papua memberikan upah minimum tertinggi sebesar 1,1 juta rupiah (sekitar $ 120) per bulan, sementara Kementerian Tenaga Kerja melaporkan upah minimum resmi terendah adalah sebesar 500.000 rupiah ($ 60) per bulan di Jawa Timur.

Para pejabat Dinas Ketenagakerjaan setempat bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan upah minimum. Penegakan peraturan ini masih tidak memadai terutama di perusahaan kecil. Tidak ada penegakan upah minimum di sektor informal. Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan menteri memberikan berbagai manfaat kepada pekerja, tetapi diperkirakan bahwa selain dari pejabat pemerintah, hanya 10 persen pekerja menerima tunjangan jaminan sosial. Orang yang bekerja di perusahaan asing seringkali menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan transportasi. Undang-undang juga mensyaratkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dan membayar iuran kepada agen asuransi milik negara, dan hal ini jarang dilakukan.

Undang-undang menetapkan 40-jam kerja per minggu, dengan waktu istirahat 30 menit untuk setiap empat jam kerja. Perusahaan seringkali membutuhkan lima setengah hari kerja atau enam hari per minggu. Undang-undang juga mengharuskan setidaknya satu hari istirahat per minggu. Tingkat lembur harian adalah 1,5 kali tarif per jam normal untuk 1 jam pertama dan dua kali untuk jam lembur tambahan dengan maksimum tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per minggu. Serikat pekerja mengeluh bahwa perusahaan di beberapa pabrik garmen dan perakitan elektronik mengandalkan lembur yang berlebihan yang merugikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kepatuhan pada undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar perburuhan berbeda menurut sektor dan wilayahnya. Pelanggaran pemberi kerja terhadap persyaratan yang sah cukup umum terjadi sehingga kadang-kadang mengakibatkan pemogokan dan protes. Pusat Solidaritas Buruh Internasional - Amerika melaporkan bahwa para pekerja di industri garmen bekerja dengan jam kerja yang sangat lama, tapi karena slip gaji tidak merinci jumlah lembur yang dibayarkan, pekerja tidak dapat memastikan apakah kerja lembur mendapatkan kompensasi penuh. Kementerian Tenaga Kerja terus mendorong para pemberi kerja untuk mematuhi undang-undang, tapi penegakkan dan pengawasan Pemerintah atas standar tenaga kerja tetap lemah.

Baik undang-undang maupun peraturan menyatakan standar minimum kesehatan dan keselamatan industri. Dalam prakteknya catatan keselamatan pekerja buruk. Lembaga asuransi milik negara melaporkan 86.692 kecelakaan di tempat kerja antara bulan Januari dan November dengan rata-rata 237 kejadian per hari. Pejabat setempat bertanggung jawab untuk menegakkan standar kesehatan dan keselamatan. Dalam perusahaan yang lebih besar, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerja sangat bervariasi. Standar kesehatan dan keselamatan di perusahaan-perusahaan kecil dan di sektor informal cenderung lebih lemah atau tidak ada. Pekerja diwajibkan untuk melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan pemberi kerja dilarang oleh undang-undang untuk membalas pekerja yang melaporkan tentang kondisi kerja yang berbahaya, tapi hukum tidak ditegakkan secara efektif. Secara hukum pekerja memiliki hak untuk memindahkan diri dari kondisi berbahaya tanpa membahayakan pekerjaan; dalam prakteknya tidak jelas apakah pekerja dapat mengambil manfaat dari hak ini.

Laporan Hak Asasi Manusia 2010

  • Laporan Hak Asasi Manusia 2010